Kementerian BUMN Jelaskan Tujuan Holding Migas ke DPR

Jakarta - Komisi VI DPR RI siang ini melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Energi, Logistik, dan Pariwisata Kementerian BUMN, Edwin Hidayat Abdullah. PT Pertamina (Persero) dan anak usahanya, PT Pertamina Gas (Pertagas), juga diundang.

Rapat dimulai pada pukul 12.00 WIB, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI, Inas Nasrullah, dihadiri oleh 18 anggota. Agendanya adalah pembahasan holding BUMN migas.

Kepada para anggota Komisi VI DPR, Edwin menjelaskan, pembentukan holding BUMN Migas dilakukan untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh industri gas di Indonesia, yaitu kebutuhan gas yang diproyeksikan akan naik 5 kali lipat pada 2050, harga gas yang relatif tinggi, dan ketidakseimbangan sumber gas di seluruh Indonesia.

"Pembentukan holding migas akan mendorong perekonomian dan ketahanan energi nasional melalui sinergi yang diidentifikasi Pertamina-PGN. Holding akan menghubungkan infrastruktur gas dari Indonesia bagian Barat (Arun) hingga bagian Timur (Papua) tanpa ada duplikasi," kata Edwin dalam rapat yang diadakan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/2/2017).

Ia mengatakan, holding BUMN Migas akan meningkatkan pasokan gas domestik, mengefisienkan distribusi gas, mengoptimalisasi infrastruktur gas, dan meningkatkan kemampuan investasi untuk pembangunan infrastruktur gas.

Selain itu, holding BUMN Migas akan membuat pembangunan infrastruktur gas tidak tumpang tindih, membuka ruang penurunan harga gas karena efisiensi di seluruh mata rantai, mendorong peningkatan pemanfaatan gas, dan mendorong monetisasi gas lapangan LNG untuk volume pasokan gas jangka panjang.

"Dengan demikan, multiplier effect pembentukan holding migas adalah peningkatan daya saing industri, pendapatan industri meningkat dan akan berimbas pada penerimaan negara dari pajak, sektor industri bertumbuh dan menyerap lebih banyak tenaga kerja," tuturnya.

"Secara keseluruhan, pembentukan holding migas diproyeksikan akan menciptakan value creation yang signifikan serta meningkatkan pendapatan pajak dan dividen bagi negara," pungkasnya. (mca/wdl)