RI Butuh Rp 5.000 T Bangun Infrastruktur, 30% dari Pasar Keuangan

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan, peran pasar modal Indonesia harus terus ditingkatkan agar mampu memberikan kontribusi kepada program prioritas pemerintah, yaitu pembangunan infrastruktur.

Kepala Eksekutif Pangawas Pasar Modal OJK, Nurhaida, mengatakan jika melihat RPJMN 2015-2019 dibutuhkan dana atau anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp 5.000 triliun.

"Kalau kita lihat ke depan, Pasar Modal diharapkan menjadi tulang punggung ekonomi, karena kalau kita lihat di infrastruktur, itu kebutuhan dana berdasarkan RPJMN hampir Rp 5.000 triliun," kata Nurhaida pada saat acara J-Club Investing di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Sabtu (18/3/2017).

Dari anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 5.000 triliun, Nurhaida mengungkapkan, dari APBN dialokasikan sebesar 30%, dari APBD sebesar 11%, sedangkan dari BUMN sebesar 22%, sedangkan dari pasar keuangan termasuk juga pasar modal sekitar 30%.

"Ini peluang, dan OJK bersama-bersama meningkatkan pasar modal kinerjanya, seperti IHSG yang naik berarti saham naik dan yang dountungkan para investor," tambahnya.

Menurut Nurhaida, semakin besar kontribusi pasar modal terhadap program prioritas pemerintah, maka memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

"Pertumbuhan pasar modal akan membantu pertumbuhan ekonomi, kalau perekonomian bagus maka membantu mensejahterakan masyrakat, oleh karena itu kita coba meningkatkan pasar modal dengan kegiatan di pasar modal menjadi sumber pembiayaan, jadi masyarakat lain bisa menikmati infrastruktuur dang adanya pemerataan kesejahteraan, diharapkan J-Club bisa menambah investor baru," tukasnya. (hns/hns)