Ditjen Pajak Bisa Intip Data Investor Pasar Modal, Ini Kata BEI

Jakarta - Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Artinya kini Direktorat Jenderal Pajak bisa mengorek informasi data nasabah di lembaga keuangan, bukan hanya perbankan, tapi juga pasar modal seperti sekuritas dan manajer investasi.

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) selaku regulator pasar modal mendukung aturan tersebut. Sebab untuk mendorong penerimaan negara, penambahan data perpajakan sangat dibutuhkan.

"Sebenarnya kan keterbukaan dari sisi finansial data ini keniscayaan. Artinya lama kelamaan memang itu dibutuhkan oleh negara untuk membantu banyak hal. Dalam hal ini misalnya dari sisi pertambahan jumlah pembayar pajak," kata Direktur Penilaian Perusahaan BEI Samsul Hidayat di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (17/5/2017).

Samsul menilai, seharusnya keputusan yang diambil pemerintah tidak menjadi kekhawatiran yang besar bagi pasar investor. Jika tidak ada masalah, maka langkah Ditjen Pajak yang hanya akan mengintip data bukan tidak perlu dikhawatirkan.

"Saya kira bagi semua sektor finansial ini seharusnya bukan shock therapy banget. Karena ini suatu hal yang harus diterima mau tidak mau, bahwa dirjen pajak bisa melihat data tersebut untuk peningkatan jumlah pembayar pajak maupun maksimalisasi pajak," tuturnya.

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu seiring dengan kesepakatan 101 negara dalam implementasi pertukaran informasi otomatis (automatic exchange of information/AEoI) di bidang jasa keuangan untuk kebutuhan perpajakan.

"Saya kira kalau pemerintah sudah menentukan hal tersebut. Mau tidak mau harus kita terima dengan senang hati," pungkas Samsul. (ang/ang)