Keterbukaan Informasi Pajak Dikhawatirkan Bikin Investor Takut

Jakarta - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kini bisa mengintip data-data nasabah di lembaga keuangan, bukan hanya perbankan, tapi juga pasar modal seperti sekuritas dan manajer investasi. Hal itu seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

Dengan begitu, kini para perusahaan sekuritas wajib memberikan data informasi dari nasabahnya yang diminta oleh Ditjen Pajak. Hal itu seiring dengan kesepakatan 101 negara termasuk Indonesia dalam implementasi pertukaran informasi otomatis (automatic exchange of information/AEoI) di bidang jasa keuangan untuk kebutuhan perpajakan.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) Susy Meilina mengaku khawatir kebijakan tersebut menimbulkan dampak negatif. Sebab berpotensi membuat para investor takut.

"Saya khawatir efek negatif ya, klien bisa takut," tuturnya kepada detikFinance, Rabu (17/5/2017).

Pemerintah juga sepertinya belum melakukan sosialisasi yang menyeluruh atas kebijakan tersebut. Sebab Susy yang juga menjabat sebagai Direktur Utama MNC Securities mengaku belum mengetahui akan rincian beleid tersebut.

"Saya belum cek detilnya, tapi saya khawatir efeknya negatif," pungkasnya. (ang/ang)