Bertemu Jokowi, Bos BEI Beberkan Perusahaan RI yang Jual Saham di Luar

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini melakukan kunjungan ke Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk melakukan dialog dengan pelaku pasar modal. Namun sebelum itu, Jokowi sempat menyambangi ruang kantor Direktur Utama BEI Tito Sulistio.

Tito menjelaskan, dalam pertemuannya dengan Jokowi di kantornya yang berada di lantai 6 Tower I Gedung BEI hanya membicarakan tentang kondisi pasar modal. Namun dirinya juga sempat memberikan data 52 perusahaan yang beroperasi di Indonesia namun mencatatkan sahamnya di pasar modal.

"Ada 52 perusahaan yang pendapatannya 50% dari Republik ini. Ada (sektor) perdagangan, ada properti, ada kelapa sawit. Kalau revenue atau asetnya 50% ada di Indonesia, ini kok listed-nya di luar, jadi saya laporkan (ke Presiden). Saya bilang itu wajib di sini. Presiden bilang saya minta daftarnya, saya kasih beliau," terangnya di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (4/7/2017).

Jokowi di Bursa Efek Indonesia Foto: Rengga Sancaya

52 perusahaan tersebut kata Tito terdiri dari perusahaan lokal maupun asing. Akan tetapi mereka semua pendapatannya sebagian besar dari Indonesia, seperti Freeport.

"Contoh Freeport, itu pendapatan-nya yang terbesar salah satunya dari Indonesia, pantes dong Freeport listed di sini. Itu yang kayak begitu ada 52 tuh, mereka listed di Malaysia, Singapura, China, Australia. Kami mau datangi mereka untuk menghimbau mereka listing di Indonesia juga," imbuhnya.

Jokowi di Bursa Efek Indonesia Foto: Rengga Sancaya

Menurut Tito 52 perusahaan tersebut bukan perusahaan ecek-ecek. Perusahaan tersebut memiliki nilai kapitalisasi pasar yang cukup besar bahkan totalnya hingga lebih dari Rp 400 triliun.

"Market caps 52 perusahaan itu di atas Rp 400 triliun. Saya sudah datangi ada beberapa dan prinsipnya mereka setuju, Newmont sudah berbicara katanya mau listing," tukasnya.

Jokowi di Bursa Efek Indonesia Foto: Rengga Sancaya

Selain itu, di ruangannya Tito juga memberikan data perkembangan pasar modal. Jokowi yang juga didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad dan beberapa pejabat penting lainnya.

"Dan kita semua akan menjalin kerjasama dari data informasi untuk membuat produk, itu yang kita sepakati. Dengan Menkeu, Gubernur BI dan Ketua OJK kita bagaimana caranya besarkan pasar, sehingga proyek-proyek infrastruktur tidak selalu dari APBN," tandasnya. (dna/dna)