Gaji Besar Masih Mogok Kerja, Pekerja JICT Bisa Dipecat?

Jakarta - Sekitar 600 pegawai PT Jakarta International Container Terminal (JICT) melakukan mogok kerja sejak pagi hingga 10 Agustus mendatang. Aksi ini dilakukan untuk menuntut hak-hak mereka yang belum seluruhnya dilunasi, seperti kurangnya bonus tahunan dan tabungan investasi.

Para pegawai yang melakukan mogok kerja juga menganggap perpanjangan kontrak JICT antara PT Pelindo II dengan Hutchison Port Holding hingga 2039 terindikasi merugikan keuangan negara sebesar US$ 360 juta atau sekitar Rp 4,08 triliun.

Selain itu, adanya pembayaran rental fee dari JICT kepada Pelindo II sebesar US$ 85 juta per tahun dinilai membuat kesejahteraan karyawan JICT menurun, di antaranya pembayaran bonus pekerja. Akibatnya, pembayaran bonus 2016 jauh berkurang dari yang seharusnya dibayarkan kepada pekerja.

Wakil Direktur Utama PT JICT Riza Erivan mengungkapkan bahwa pihaknya tengah berupaya menyelesaikan persoalan ini secara internal. Sehingga aktivitas bongkar muat di JICT bisa normal kembali.

"Kita selesaikan dulu masalah ini secara internal. Kalau selesai normal kembali pasti bagus kembali," ujar Riza saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Kamis (3/8/2017).

Baca juga: Luhut: Gaji Operator di JICT Rp 36 Juta, Lebih Besar dari Menteri

Permasalahan ini juga tengah didiskusikan oleh Suku Dinas Ketenagakerjaan Jakarta Utara dan dalam proses mediasi. Jika menemui jalan buntu, maka permasalahan berlanjut ke Pengadilan Hubungan Internasional (PHI).

"Ini kan sudah sampai ke pemerintah Sudinaker turun tangan, sudah dimediasi dorong ke sana lah. Kalau enggak selesai, PHI kan ada tingkatannya," kata Riza.

Baca juga: Pelabuhan Priok Jadi Kota Mati

Pihaknya juga menilai perseroan sudah memenuhi seluruh kewajiban kepada para pegawai JICT. Ia pun tidak mempermasalahkan jika aksi mogok kerja ini berlangsung hingga 10 Agustus 2017 mendatang, namun ia menjamin arus bingkar muat barang berjalan lancar di terminal lain.

"Enggak apa-apa, arus barang jalan terus. Arus barang jalan enggak masalah. Secara perseroan rugi, nasional enggak rugi. Kita utamakan kepentingan nasional lah," tutup Riza.

Foto: Tim Infografis, Kiagoos Auliansyah

(ang/ang)