PTPP Raup Laba Rp 836 Miliar, Naik 58%

Jakarta - PT PP (Persero) Tbk (PTPP) mengantongi laba bersih Rp 836 miliar sepanjang 8 bulan pertama tahun ini. Naik 58% dibanding periode Januari-Agustus 2016 sebesar Rp 530 miliar.

Pendapatan Konsolidasi Perseroan sampai Agustus 2017 juga tumbuh 19% secara year on year (yoy), dari Rp 9,7 triliun menjadi Rp 11,5 triliun.

Dari penjualan tersebut dikontribusikan dari divisi Konstruksi dan EPC di induk perusahaan mencapai 76,2%, sedangkan 23,8% sisanya disumbangkan oleh entitas-entitas anak PTPP.

"Perseroan akan terus mengejar keunggulan operasional untuk menjaga baik pertumbuhan pendapatan maupun kualitas laba di tengah pasar konstruksi yang kompetitif," kata Direktur Utama PTPP, Tumiyana, dalam keterangan tertulis, Senin (2/10/2017).

Per 31 Agustus 2017, posisi kas dan setara kas termasuk investasi jangka pendek perseroan mencapai Rp 5,7 triliun, dengan total utang berbunga (Interest Bearing Debt) sebesar Rp 7,9 triliun, dan modal Rp 11,9 triliun. Dengan demikian, rasio gearing dan net gearing per 31 Agustus 2017 masing-masing mencapai 0,66 kali dan 0,18 kali.

"Perseroan berkomitmen menjaga kesehatan keuangan dan leverage tetap terkendali, sehingga PTPP dapat terus tumbuh dalam koridor keuangan yang sehat," tambahnya.

Sementara untuk pencapaian kontrak baru, PTPP berhasil mengantongi Rp 31,9 triliun hingga akhir September 2017. Angka itu tumbuh 40,5% dibandingkan dengan Rp 22,7 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

"Pencapaian kontrak baru sebesar 78,6% dari total target Perseroan selama 2017 menunjukkan PTPP tetap on the right track,' ujar Tumiyana.

Kontribusi kontrak baru tersebut masing-masing berasal dari induk perseroan sebesar Rp 28,1 triliun, dan anak perusahaan sebesar Rp 3,8 triliun.

Beberapa proyek yang berhasil diraih oleh PTPP selama September di antaranya Bandar Udara Kulonprogo Yogyakarta sebesar Rp 6,5 triliun, Transmart Bali Rp 497 miliar, dan Jalan Tol Gempol-Pasuruan Rp 423,5 miliar.

Dari sisi komposisi kepemilikan (project owner), perolehan kontrak baru sampai dengan akhir September 2017 didominasi oleh BUMN sebesar 60,8%, disusul oleh swasta 28,9% dan pemerintah 10,2%. (wdl/wdl)