Follow detikFinance
Jumat 17 Nov 2017, 18:18 WIB

Sebentar Lagi Pemda Bisa Tarik Modal dari Bursa Saham

Eduardo Simorangkir - detikFinance
Sebentar Lagi Pemda Bisa Tarik Modal dari Bursa Saham Foto: Maikel Jefriando
Jakarta - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen mengungkapkan regulasi terkait dengan obligasi daerah atau biasa disebut municipal bond akan segera terbit pada akhir tahun ini. Lewat aturan ini, maka daerah bisa memanfaatkan instrumen obligasi daerah sebagai opsi pendanaan alternatif untuk pembangunan alias tak hanya mengandalkan APBD.

"Dalam waktu dekat, sampai akhir tahun, municipal bond kira-kira akan keluar," katanya dalam jumpa pers di Kantor Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, Jumat (17/11/2017).

Aturan ini akan menjadi salah satu dukungan OJK dalam mendorong pembiayaan infrastruktur melalui pasar modal.

"Sebenarnya ini diskusinya sudah lama, diskusi panjang. Ada masalah perizinan maupun tingkat pemerintah pusat karena ada sentralisasi kontrol," tutur Hoesen.

Sebelumnya diketahui OJK tengah mematangkan tiga draft peraturan yang mengatur tentang penerbitan obligasi daerah. Tiga beleid tersebut terdiri dari Peraturan OJK yang mengatur tentang dokumen pernyataan pendaftaran penawaran umum, lalu tentang laporan dan pengumuman, serta tentang bentuk dan isi prospektus obligasi atau sukuk daerah.

Bank Indonesia juga mendukung inovasi di sektor keuangan ini agar Pemda tidak hanya tergantung pada APBD dalam pembangunan daerahnya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, penerbitan obligasi daerah sebelumnya sudah memiliki legal framework yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang pinjaman daerah.

Kemudian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2006 tentang Tata Cara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan publikasi informasi obligasi daerah. Namun OJK menilai perlu penyelarasan tata cara dan prosedur mengenai penerbitan obligasi daerah.

"Karena dulu kalau municipal (obligasi daerah) itu auditnya siapa sih, diskusinya panjang. Peraturan pasar modal maunya akuntan publik yang tercatat di pasar modal. Sementara pemerintah daerah, pemerintah pusat subject to audit oleh BPK," ucap Hoesen.

"BPK sendiri dulunya apa bisa dikenali oleh ketentuan aturan perundang-undangan di pasar modal sebagai auditor penyajian laporan keuangan sebagai dasar penerbitan municipal. Akhirnya memang auditnya dari BPK bisa," pungkasnya. (eds/dna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed