Follow detikFinance
Jumat 17 Nov 2017, 21:49 WIB

OJK Bicara Soal Tender Offer Saham BUMN untuk Bikin Holding

Eduardo Simorangkir - detikFinance
OJK Bicara Soal Tender Offer Saham BUMN untuk Bikin Holding Foto: Ari Saputra
Jakarta - Realisasi pembentukan holding BUMN tambang semakin dekat. Sejumlah perusahaan tambang pelat merah tersebut pun bersiap menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) guna memberitahukan rencana tersebut kepada pemegang saham lainnya, termasuk publik.

BUMN tersebut di antaranya PT Timah Tbk (TINS), PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA). Ketiga perusahaan tersebut diketahui tak akan lagi berstatus BUMN menyusul adanya peralihan saham negara dari tiga BUMN itu kepada PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) selaku induk nantinya.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hoesen mengatakan, Inalum selaku pemegang saham pengendali yang baru tak perlu lagi melakukan penawaran pembelian kembali kepada pemegang saham lainnya (tender offer).

Dia bilang, ketentuan tender offer wajib dilakukan jika ada peralihan saham dalam jumlah besar yang membuat perubahan pemegang saham pengendali. Jika ada peralihan saham namun pengendalinya tetap sama maka tender offer tak perlu dilakukan.

"Kalau ada perubahan pengendalian harus tender offer. Tapi kalau enggak ada perubahan pengendalian enggak perlu tender offer. Kecuali ada perubahan bisnis usaha dan pengendali," katanya saat ditemui di Gedung OJK, Jakarta, Jumat (17/11/2017).

Menurut Hoesen, pembentukan holding BUMN tambang tak membuat adanya perubahan pemegang saham pengendali di tiga perusahaan tambang itu. Makanya pemerintah masih memegang penuh saham di Inalum.

"Ultimate share holder-nya sama, pemerintah," ungkapnya.

Sebelumnya diketahui, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016, pengalihan saham Negara ke BUMN lainnya memang membuat ketiga BUMN itu menjadi anak BUMN. Namun karena pemerintah masih memegang saham seri A atau dwi warna di ketiga perusahaan tersebut maka tidak ada perubahan yang berarti.

Di aturan tersebut juga mengatakan bahwa dengan masih adanya saham dwi warna yang dikuasai pemerintah maka ketiga perusahaan tersebut tetap diberlakukan layaknya BUMN.

Dengan begitu perusahaan-perusahaan yang masuk dalam holding BUMN masih tetap mendapatkan penugasan pemerintah dan melakukan pelayanan umum selayaknya BUMN. Lalu juga masih mendapatkan kebijakan khusus negara atau pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya dengan perlakuan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN.

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Tito Sulistio sendiri berpendapat berbeda. Menurut dia seharusnya pemegang saham baru ketiga BUMN tambang tersebut melakukan tender offer. Sebab ada perubahan mendasar atas status perseroan tersebut.

"Jadi yang dilihat itu bukan hanya apa yang tersurat, tapi juga apa yang tersirat," katanya beberapa waktu lalu.

Secara tersurat, kata Tito, memang tidak ada perubahan pemegang saham pengendali. Karena walaupun Inalum sekarang menjadi pemegang saham utamanya, pemerintah pun juga berstatus pemegang saham pengendali Inalum.

Namun, secara tersirat ada perubahan mendasar, yakni ketiga BUMN tersebut melepas status persero dan kini menjadi anak BUMN. Mekanisme kewajiban perizinan dalam melakukan aksi korporasi juga berubah.

"Jadi menurut saya harus karena ada suatu perubahan mendasar," ungkapnya. (eds/dna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed