Soal BUMN Tambang, Pemerintah Dinilai Kurang Informatif

Jakarta - Membentuk holding BUMN tambang, pemerintah dinilai kurang informatif. Hal itu membuat merebaknya isu-isu miring di masyarakat.

Nantinya PT Timah Tbk (TINS), PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) akan berstatus eks BUMN lantaran seluruh saham pemerintah dialihkan ke PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) sebagai Holding BUMN Tambang. Hal itulah menimbulkan persepsi miring.

Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio menilai, sebenarnya pembentukan holding BUMN tambang merupakan aksi korporasi biasa. Namun sayangnya minim informasi dari pemerintah khususnya Kementerian BUMN.

"Ini kan perusahaan terbuka diholdingkan ke Inalum. Semua holdingkan aksi korporasi saja enggak perlu tender. Tapi pertanyaannya kenapa Inalum, sekarang Meneg BUMN jelaskan saja kenapa harus Inalum. Itu kan tidak muncul-muncul," tuturnya saat dihubungi detikFinance, Minggu (19/11/2017).

Memang kata, Agus, sangat jelas sinyal pemerintah memilih Inalum lantaran masih 100% dikuasai pemerintah. Namun apapun alasannya seharusnya diutarakan ke publik agar tidak timbul kecurigaan.

"Orang lihat yang tbk (tercatat di bursa) itu kan besar, ANTM, PTBA, TINS. Orang bertanya-tanya ini kan barang bagus kok diholdingkan?" tambahnya.

Menurut Agus kerancuan juga bukan hanya timbul di masyarakat, tapi juga peran dan fungsi sari direksi anggota holding BUMN tambang tersebut. Sebab dengan menjadi anggota holding maka dewan direksi dari ketiga emiten tambang berpelat merah itu di bawah kendali sang induk.

"Direksi-direksi yang diholdingkan lagi kebat-kebit mengenai posisinya," ujarnya.

Oleh karena itu dirinya berharap pemerintah bisa menjelaskan secara gamblang secara jelas mengenai pembentukan holding BUMN tambang. Jika tidak dirinya khawatir isu ini akan membesar karena dijadikan senjata politik,

"Kalau enggak, pemerintah berarti ambil risiko. Karena politisi pasti teriak. Ini kan masuk 2018 sebentar lagi pemilu," tukasnya. (dna/dna)