IHSG Naik Tinggi, JK: Tingkatkan Juga Investasi Fisik

Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali melanjutkan laju positif membuka perdagangan saham awal tahun pagi ini. Setelah mencetak rekor pada penutupan perdagangan akhir tahun 2017, IHSG kembali berhasil naik 10,429 poin (0,16%) ke level 6.366,083 pada perdagangan pre opening tadi pagi.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kemudian mengingatkan untuk tidak terus bangga atas pencapaian rekor yang telah ditorehkan pada perdagangan indeks harga saham gabungan (IHSG) yang dicapai belakangan ini. Dia mengakui IHSG merupakan cerminan kepercayaan investor akan kondisi perekonomian Indonesia, tapi juga harus menunjukkan perubahan yang lebih baik ke masyarakat yang ada di lapangan.

"Bahwa satu-satunya yang perlu kita tingkatkan adalah investasi riil dalam bentuk fisik. Bukan hanya di pasar modal, apakah membangun smelter, pabrik," katanya dalam pidato pada pembukaan perdagangan di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (2/1/2018).

"Bagaimana dana triliunan yang ada ini kembali masuk ke sektor riil. Bagaimana emiten kembali berinvestasi untuk usahanya. Jangan hanya ritual, bangga karena indeks. Bukan hanya soal angka-angka itu, tapi letak masalah ekonomi Indonesia itu di investasi riil, baik oleh pemerintah dan pengusaha," tegas JK.

JK mengakui adanya anomali pada perekonomian Indonesia, karena dengan membaiknya indikator-indikator ekonomi yang ada tak tercermin pada laju pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Dia pun berharap investasi di sektor riil akan kembali mengencangkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menepis adanya anomali pada pertumbuhan ekonomi.

"Semuanya inflasi rendah, utang terjaga, politik nasional kita baik dan stabil, harga komoditas yang dulu selalu kita kambing hitamkan sekarang sudah baik. Begitu juga tahun baru kemarin semuanya aman, kecuali kemarin di kampung saya, sedikit bom kecil," ujar JK yang kemudian disambut tawa kecil para hadirin.

"Semua indikatornya menunjukkan arah yang positif, tapi kenapa pertumbuhan kita tidak bisa sekencang negara lain? Kita tadi berdiskusi, apa masalahnya. Apakah masalah anomali atau pencatatan. Kita akan diskusi dengan BPS bagaimana cara perhitungannya," tukas JK. (eds/dna)