.webp)
Sedangkan produk lokal hanya memiliki 6-7% Hal itu pun ditanggapi resah oleh pengusaha.
"UMKM kita ini kontribusinya di perdagangan online sudah cukup riskan. Ini harus ada tindakan komprehensif, secara menyeluruh baik pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Jangan sampai keberadaan e-commerce ini secara tidak langsung justru mempromosikan produk luar negeri," katanya ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (2/2/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Mendorong Produk Lokal di Bisnis E-Commerce |
Menurut Rosan, dominasi produk impor hingga 94% di e-commerce tersebut terhitung sudah tidak normal. Sehingga butuh tindak lanjut secara cepat dari pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya.
"Itu memang sengaja saya angkat supaya kita aware. Karena di satu sisi kita ingin tekan defisit neraca perdagangan kita, tapi di satu sisi dengan ada online ini, ya memang kita senang, tapi mesti diwaspadai juga. Jangan sampai volume perdagangannya makin besar, tapi kontribusi ke UMKM itu makin kecil," ungkapnya.
Rosan menjelaskan, produk impor yang membanjiri toko online ini bisa membahayakan untuk perekonomian di dalam negeri. Pasalnya industri lokal yang digerakkan oleh UMKM yang notabene menjadi motor penggerak perekonomian Indonesia akan membahayakan keberlanjutan industri di dalam negeri.
Baca juga: Mendorong Produk Lokal di Bisnis E-Commerce |
"Kalau kita tetap membiarkan, volumenya besar memang sekarang kita senang. Mungkin bayar pajaknya juga jadi bisa lebih. Tapi industri kita enggak jalan. Saya selalu meyakini pertumbuhan kita tidak akan sustainable selama kita tidak punya industri nasional yang kuat dan sehat," jelasnya.
Adapun transaksi belanja online di Indonesia saat ini memang masih mencakup 0,7% dari total transaksi perdagangan di Indonesia saat ini. Namun mengingat pertumbuhan e-commerce yang semakin merajalela, penanganan yang sigap dari pemerintah pun butuh untuk mendorong performa UMKM bisa bersaing secara digital.
"Insentif apa yang harus dilakukan. Apakah sertifikasi, pembiayaan UMKM, pelatihan, sampai pendampingan yang lebih ekstra," pungkasnya. (eds/hns)
