.webp)
Misalnya risiko ketegangan perang dagang antara China dan Amerika Serikat (AS). Normalisasi kebijakan moneter bank sentral AS The Federal Reserve.
Berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) nilai tukar dolar AS (14/9) tercatat Rp 14.835. Kemudian dari perdagangan Reuters dolar AS tercatat Rp 14.795.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Masih Waspada
|
Foto: Lamhot Aritonang
|
"Permasalahan di Turki dan Argentina adalah bagian yang terus kita amati. Dua kondisi eksternal itu bisa dikatakan belum berakhir dan punya potensi mata uang di negara berkembang," kata Dody di Kantor BI, Jakarta Pusat, Jumat (14/9/2018).
Dia menjelaskan, saat ini untuk menjaga nilai tukar BI terus menjaga di pasar. Dody mengharapkan dengan penguatan ini stabilitas bisa terus terjaga.
"Kita juga melihat dalam beberapa hari sudah ada aliran modal masuk di instrumen keuangan seperti sertifikat Bank Indonesia (SBI), surat berharga negara (SBN) dan ini artinya positif. Meskipun kita masih belum melihat tekanan yang berkurang," jelas dia.
Dia menambahkan, negara berkembang memang memiliki risiko yang lebih besar untuk tekanan kepada nilai tukarnya. Apalagi ini masih dipengaruhi oleh perang dagang antara China dan Amerika Serikat (AS).
"Karena risiko trade war itu sulit dihitung dari formulasi kebijakan moneter. Kalau permasalahan Argentina dan Turki masih bisa," tambah dia.
Kemudian, masalah di negara berkembang adalah utang yang akan terdampak pergerakan nilai tukar yang melemah. Menurut Dody ini membuat pembayaran utang berpotensi terganggu.
Namun, Dody menjelaskan Indonesia masih masuk dalam kategori yang aman. Karena indikatornya masih terjaga. "Kita masih relatif terjaga, rasio utang terhadap PDB masih baik. Kita juga punya prudential, regulasi yang baik dan masih ada instrumen hedging," tambah dia.
Dalam menjaga nilai tukar, BI berupaya untuk menjaga dengan suku bunga dan intervensi ganda. Kemudian BI juga berupaya untuk mengantisipasi depresiasi nilai tukar di kemudian hari.
Cadangan Devisa Turun
|
Foto: Grandyos Zafna
|
Hal itu menurutnya tidak lepas dari peran BI yang selalu menjaga pergerakan nilai tukar rupiah. Ada tiga hal yang menjaga nilai tukar rupiah, pertama menjaga likuiditas valuta asing di pasar dengan melakukan intervensi.
"Ini yang kita lakukan menjaga dalam rupiah. Pertanyaannya apakah rupiah harus kita jaga dalam satu level tertentu? Saya bilang tidak," tuturnya di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta Pusat, Jumat (14/9/2018).
Bukti dari intervensi yang dilakukan BI bisa dilihat dari berkurangnya cadangan devisa (cadev). Hingga akhir Agustus 2018 cadev BI sudah turun jadi US$ 117 miliar. Dody memperkirakan angka itu akan kembali turun di September 2018.
Kedua, BI menjaga agar depresiasi nilai tukar rupiah berlangsung gradual. Sebab BI sadar bahwa pelemahan nilai tukar tidak bisa dilawan jika itu sudah kehendak pasar.
"Mekanisme nilai tukar kita mengambang, jadi ditetapkan pasar. Namun kita tidak menghendaki depresiasi yang over shooting jadi kita akan masuk ke pasar," tambahnya.
Ketiga, BI melakukan penyesuaian suku bunga acuan. Setidaknya dari awal tahun suku bunga BI 7 day reverse repo rate sudah naik 125 basis poin menjadi 5,5%.
"Ketiga kombinasi itu yang kita lajukan setiap hari. Kita telah intervensi valas cukup besar dan rupiah depresiasi sekitar 8%," tambahnya.
Menurut Dody jika BI tidak menerapkan ketiga jurus itu, maka kondisi nilai tukar bisa jauh lebih parah. Sebab normalisasi kebijakan yang dilakukan di AS membuat banyak modal asing yang keluar dari negara berkembang termasuk Indonesia.
"Jadi kombinasi itu yang kita lakukan, kalau tidak ada intervensi mungkin depresiasi bisa sekitar 10-15%," tegasnya.
Upaya Dorong Ekspor
|
Foto: Grandyos Zafna
|
"Sebagai amanat dari Presiden Jokowi kepada saya adalah buka pasar baru dan buka komoditas baru. Dont put all your eggs in one basket (jangan letakkan semua telur dalam satu keranjang," ujar Enggar.
Untuk membuka pasar ekspor baru, Mendag tengah rajin 'bergerilya' ke sejumlah negara tujuan ekspor baru yang selama ini belum pernah menjalin kerja sama dagang secara langsung dengan Indonesia. Negara tujuan ekspor baru tersebut diistilahkan dengan naman negara tujuan ekspor non tradisional.
"Eropa, China, Jepang itu pasar tradisional. Pasar non tradisional yang baru itu Afrika, Timur Tengah, Amerika Latin, dan sebagainya. Nah ini yang akan kita lakukan (membuka pasar ekspor baru)," jelas Enggar.
Langkah ini dilakukan lantaran sudah terlalu lama RI tidak menjalin kerja sama baru di sektor perdagangan.
"Sepuluh tahun sudah perjalanan Indonesia ini sudah tidak ada lagi perjanjian perdagangan," ulasnya.
Tanpa adanya perjanjian dagang, barang-barang Indoesi yang masuk ke satu negara akan dikenakan bea masuk yang cukup besar sehingga kalah bersaing dengan produk serupa dari negara pesaing yang akhirnya membuat kinerja ekspor RI tak terlalu moncer.
Untuk itu lah diperlukan perjanjian kerja sama dagang dengan negara-negara tujuan ekspor baru.
"Baru sekarang. Saya dengan Chili sudah sembilan tahun berlalu. Kemudian yang sekarang kita dengan Australia nsyaallah kita tanda tangani November. Kemudian RCEP, dari total 50% dari total populasi di dunia ada dalam regional itu akan kita selesaikan tahun depan. Kemudian Tunisia, Maroko Mozambik juga kita lakukan perjanjian perdagangan dengan PTA. Kita bisa dapatkan zero tarif. Nah ini langkah yang harus kita lakukan," papar Enggar.
Dengan cara ini diharapkan produk-produk unggulan RI dari mulai manggis hingga tuna, bisa menjangkau pasar ekspor yang lebih luas.
Sehingga volume dan nilai ekspor RI bisa meningkat demi kendorong surplus neraca dagang dengan harapan bisa kembali mendongkrak nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Halaman 2 dari 4
