Follow detikFinance Follow Linkedin
Jumat, 26 Okt 2018 15:40 WIB

Bank BJB Batal Jelaskan Terkait Hasil Temuan Pungli Tim Saber

Danang Sugianto - detikFinance
Foto: Rachman Haryanto Foto: Rachman Haryanto
Jakarta - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk (Bank BJB) berencana untuk menjelaskan tentang dugaan pungli yang terjadi. Namun niatan itu tiba-tiba dibatalkan.

Awalnya menurut undangan kepada media, manajemen Bank BJB akan menggelar konfrensi pers hari ini pukul 13.00 WIB. Namun sekitar pukul 13.30 WIB tim humas Bank BJB menginformasikan bahwa acara dibatalkan

"Presscon Bank BJB akan diundur sampai dengan waktu yang akan datang bersamaan dengan pihak Saber (Sapu Bersih) Pungli," kata Grup Head Humas Div Corsec Bank BJB Sonny Permana di Menara Taspen, Jakarta, Jumat (26/10/2018).


Berdasarkan informasi yang didapat detikFinance, Bank BJB masih menunggu hasil investigasi dari Tim Saber Pungli. Manajemen ingin menjelaskan dugaan pungli itu bersama dengan Tim Saber Pungli. Pihak Bank BJB pun mengutarakan permintaan maaf.

Sebelumnya Tim Saber Pungli menduga Bank BJB dan Bank Woori Saudara melakukan pungutan liar (pungli) terhadap sejumlah nasabah. Pungutan dilakukan dengan cara memblokir dana rekening nasabah kredit secara sepihak.

Dugaan pungli tersebut, dilaporkan langsung oleh Sekretaris Satgas Saber (Sapu Bersih) Pungli Pusat Irjen Widiyanto Poesoko kepada Gubernur Jabar Ridwan Kamil, di Gedung Sate, Kamis (25/10/2018).

Berdasarkan pengaduan dari para korban, dugaan pungli terjadi karena ada pemblokiran dana kredit sebesar Rp 3-15 juta dengan perkiraan jumlah nasabah di BJB mencapai 10 ribu nasabah di satu daerah dikalikan 26 kabupaten kota di Jabar.


Dengan jumlah tersebut, kata dia, total pungutan liar yang terjadi bisa mencapai Rp2,6 triliun. Selain pungli, lanjut dia, ada dugaan pelanggaran lain yang dilakukan dengan adanya perbedaan besaran suku bunga perbankan dengan bank lain.

Dugaan pelanggaran tersebut, diketahui dari hasil koordinasi dengan pihak terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pusat, OJK Regional 2 Bandung dan unsur lainnya.

Akibat laporan tersebut, BJB diduga melanggar pasal 53 ayat 1 Peraturan OJK Tentang Perlindungan Konsumen dengan sanksi administrasi seperti peringatan tertulis, denda kewajiban untuk membayar keuangan, hingga pencabutan izin kegiatan usaha.

Direktur Utama BJB Ahmad Irfan pun telah meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dialami para nasabah. Dia beralasan pemblokiran rekening nasabah kredit ini dilakukan sebagai bagian dari mitigasi risiko perbankan.

Pihaknya ingin memastikan nasabah memiliki kemampuan untuk membayar angsuran dalam setiap waktunya sesuai dengan kesepakatan. "Kita memberlakukan kewajiban nasabah untuk menyediakan dananya di tabungan. Tabungan itu diblokir. Jadi dana yang diblokir tersebut sebenarnya bagian dari mitigasi bank saja," katanya.


Sebagai contoh, pemblokiran ini untuk mengantisipasi nasabah jika memiliki ketidakmampuan membayar pada waktu-waktu tertentu.

"Ketika umpamanya nasabah tidak sempat (bayar cicilan) atau bulan tertentu mendekati Lebaran, terpakai semua. Supaya performance nasabah tidak turun, kita lindungi dengan menarik blokir tersebut," katanya. (das/dna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed