Follow detikFinance Follow Linkedin
Jumat, 28 Jun 2019 11:42 WIB

Terbukti Cacat, Status Laporan Keuangan Garuda Rugi

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Foto: Ari Saputra Foto: Ari Saputra
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan telah memberikan sanksi kepada PT Garuda Indonesia Tbk dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan karena terbukti ada pelanggaran terkait kasus laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan.

Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK, Fahri Hilmi menjelaskan dengan sanksi yang diberikan maka status laporan keuangan Garuda Indonesia yang sebelumnya sudah diterbitkan tak berlaku lagi.

"Iya (jadi rugi), konsekuensinya," kata Fahri di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (28/6/2019).



Dia mengungkapkan memang dalam penyajian laporan keuangan tahunan ini tidak sesuai dengan standar Peraturan OJK dan tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Fahri mengatakan saat ini proses pemeriksaan dan investasi sudah selesai. Namun tak menutup kemungkinan jika ada fakta baru terkait kasus ini akan dilanjutkan dengan pemeriksaan.

"Untuk saat ini mungkin sudah selesai ya, ada laporan keuangan tak sesuai. Kecuali setelah ini ada fakta-fakta lain. Sekarang kan sanksi sudah dijatuhkan ke emiten, ke direksi dan kantor akuntan publik," jelas dia.

Kementerian Keuangan juga menjatuhkan sanksi terhadap Garuda sebagai emiten, direksi, dan komisaris secara kolektif. Untuk Garuda sebagai emiten dikenakan denda Rp 100 juta. Direksi yang tanda tangan laporan keuangan dikenakan masing-masing Rp 100 juta. Ketiga, secara kolektif direksi dan Komisaris minus yang tidak tanda tangan, dikenakan kolektif Rp 100 juta jadi tanggung renteng.

Sebelumnya pada 24 April 2019 muncul dugaan kejanggalan pada laporan keuangan Garuda Indonesia tahun buku 2018. Hal ini membuat Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil tindakan.

Garuda Indonesia sebelumnya menjalin kerja sama dengan PT Mahata Aero Terknologi. Kerja sama itu nilainya mencapai US$ 239,94 juta atau sekitar Rp 2,98 triliun.

Dana itu masih bersifat piutang tapi sudah diakui oleh Manajemen Garuda Indonesia sebagai pendapatan. Alhasil, pada 2018 secara mengejutkan BUMN maskapai itu meraih laba bersih US$ 809,85 ribu atau setara Rp 11,33 miliar (kurs Rp 14.000).

Kejanggalan ini terendus oleh dua komisaris Garuda. Sehingga keduanya enggan menandatangani laporan keuangan 2018 Garuda Indonesia yakni Chairal Tanjung dan Dony Oskaria.

Kedua komisaris itu merasa keberatan dengan pengakuan pendapatan atas transaksi Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Layanan Konektivitas Dalam Penerbangan, antara PT Mahata Aero Teknologi dan Citilink Indonesia. Pengakuan itu dianggap tidak sesuai dengan kaidah pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) nomor 23.

Namun sayang ketika RUPS 24 April 2019, Garuda mengurangi jumlah komisaris. Sehingga Dony Oskaria dicopot dari jabatannya.



Tonton Video Laporan Keuangan Kemenkumham 2018 Raih WTP dari BPK:

[Gambas:Video 20detik]



Simak Video "Garuda Indonesia Larang Penumpang Bawa MacBook Pro 15 Inci"
[Gambas:Video 20detik]
(kil/eds)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com