Jumat, 28 Jun 2019 13:58 WIB
Laporan Keuangan Garuda Cacat, BPK: Otoritas Jangan Dilawan
BPK/Foto: Ari Saputra
FOKUS BERITA
Garuda Nggak Jadi Untung
Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta manajemen PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk tidak melakukan perlawanan atas hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun 2018. Hasil pemeriksaan tersebut diumumkan hari ini oleh Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan audit laporan keuangan.
Anggota III BPK Achsanul Qosasi mendapat informasi jika manajemen menyampaikan respons dan cenderung melawan. Dia mengimbau agar emiten berkode GIAA tidak melakukan perlawanan.
"Mereka saya dengar mengeluarkan respon yang justru cenderung melawan otoritas (OJK dan Kemenkeu). Otoritas sebaiknya jangan dilawan," ujarnya kepada detikFinance, Jumat (28/6/2019).
"Rekomendasi BPK nanti akan sangat kuat, karena dilindungi UU. Siapapun yang tidak menjalankan rekomendasi BPK itu melanggar UU," tambahnya.
Dia menjelaskan, pemeriksaan laporan keuangan Garuda Indonesia telah selesai dan disampaikan ke perusahaan. Saat ini, BPK sedang menunggu respons Garuda Indonesia yang rencananya dikirim hari ini.
"BPK akan detail, karena merupakan hasil pemeriksaan dari semua pihak yang terlibat. Ini penting bagi perbaikan GA (Garuda Indonesia) di masa datang dan kepercayaan masyarakat kepada BUMN apalagi BUMN yang sudah go public," ungkapnya.
Dia bilang, produk BPK adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang akan disampaikan ke Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Komisaris dan Direksi Garuda.
"LHP itu menyajikan detail transaksi baik legal maupun financial serta komunikasi aktif diantara KAP GA dan PT Mahata. Termasuk hasil BAP kita dengan mereka. Rekomendasi dan saran BPK akan tersaji jelas dalam LHP tersebut," tutupnya.
Tonton Video Anies Segera Selesaikan Rekomendasi BPK Senilai Rp 16.9 T:
Simak Video "Diperiksa KPK, Rizal Djalil Janji Akan Kooperatif"
[Gambas:Video 20detik]
(ara/ara)
Anggota III BPK Achsanul Qosasi mendapat informasi jika manajemen menyampaikan respons dan cenderung melawan. Dia mengimbau agar emiten berkode GIAA tidak melakukan perlawanan.
"Mereka saya dengar mengeluarkan respon yang justru cenderung melawan otoritas (OJK dan Kemenkeu). Otoritas sebaiknya jangan dilawan," ujarnya kepada detikFinance, Jumat (28/6/2019).
"Rekomendasi BPK nanti akan sangat kuat, karena dilindungi UU. Siapapun yang tidak menjalankan rekomendasi BPK itu melanggar UU," tambahnya.
Dia menjelaskan, pemeriksaan laporan keuangan Garuda Indonesia telah selesai dan disampaikan ke perusahaan. Saat ini, BPK sedang menunggu respons Garuda Indonesia yang rencananya dikirim hari ini.
"BPK akan detail, karena merupakan hasil pemeriksaan dari semua pihak yang terlibat. Ini penting bagi perbaikan GA (Garuda Indonesia) di masa datang dan kepercayaan masyarakat kepada BUMN apalagi BUMN yang sudah go public," ungkapnya.
Dia bilang, produk BPK adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang akan disampaikan ke Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Komisaris dan Direksi Garuda.
"LHP itu menyajikan detail transaksi baik legal maupun financial serta komunikasi aktif diantara KAP GA dan PT Mahata. Termasuk hasil BAP kita dengan mereka. Rekomendasi dan saran BPK akan tersaji jelas dalam LHP tersebut," tutupnya.
Tonton Video Anies Segera Selesaikan Rekomendasi BPK Senilai Rp 16.9 T:
Simak Video "Diperiksa KPK, Rizal Djalil Janji Akan Kooperatif"
[Gambas:Video 20detik]
(ara/ara)
FOKUS BERITA
Garuda Nggak Jadi Untung
