Jakarta -
Berita terpopuler detikFinance Rabu (22/1/2020) tentang direksi dan komisaris baru PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Direktur utama (Dirut) Garuda dijabat Irfan Setiaputra, yang pernah menjabat Dirut pada BUMN PT Inti (Persero).
Sedangkan posisi Komisaris Utama (Komut) dijabat Triawan Munaf, mantan Kepala Badan Ekonomi Kreatif. Ada pula putri mantan presiden ke-6 Indonesia Abdurrahman Wahid, yaitu Yenny Wahid, sebagai komisaris Garuda.
Mau tahu informasi selengkapnya? Baca 5 berita terpopuler detikFinance berikut ini:
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk memutuskan untuk menunjuk Irfan Setiaputra sebagai direktur utama (dirut) perusahaan. Ia menggantikan dirut Garuda sebelumnya Ari Askhara yang dicopot karena skandal penyelundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton.
Selain itu, RUPSLB juga menunjuk Triawan Munaf sebagai Komisaris Utama Garuda. Ia menggantikan Komisaris Utama sebelumnya Sahala Lumban Gaol.
Sebagai informasi, Ari Askhara dicopot Menteri BUMN Erick Thohir karena diduga menjadi pemilik Harley Davidson selundupan. Pencopotan Ari diumumkan langsung oleh Erick dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers yang digelar di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2020).
"Saya sebagai Kementerian BUMN akan memberhentikan Direktur Utama Garuda dan tentu proses pada ini karena perusahaan publik ada prosedurnya," ujar Erick.
Baca selengkapnya di sini:
Tok! Irfan Setiaputra Dirut Garuda, Yenny Wahid KomisarisMenteri BUMN Erick Thohir merombak direksi dan komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Perombakan itu ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Garuda yang digelar hari ini.
Dalam perombakan ini, Erick menunjuk Irfan Setiaputra sebagai Direktur Utama menggantikan Ari Askhara. Kemudian, menunjuk Triawan Munaf sebagai Komisaris Utama menggantikan Sahala Lumban Gaol.
"Kami di Kementerian BUMN berupaya mencari figur terbaik yang akan duduk mengelola flight carrier kita, Garuda Indonesia. Saya harap Pak Irfan Setiaputra bisa menjalankan amanah dengan baik, mengikuti prinsip Good Corporate Governance dan bisa membawa Garuda lebih baik lagi," kata Erick dalam keterangannya, Rabu (22/1/2020).
Baca selengkapnya di sini: Ini Alasan Erick Thohir Tunjuk Irfan dan Yenny Wahid Masuk Garuda
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merombak jajaran pengurus PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Dalam perombakan itu, beberapa wajah baru masuk salah satunya ialah Yenny Wahid yang kini menjadi Komisaris Independen.
Lantas, apa maksud Erick Thohir menunjuk Yenny Wahid?
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, adanya Yenny Wahid diharapkan dapat menyelesaikan masalah isu perempuan.
"Diharapkan salah satunya isu perempuan bisa terselesaikan juga di Garuda," katanya lewat pesan singkat, Rabu (22/1/2020).
Arya tak merinci isu perempuan tersebut. Dia juga menepis pemilihan Yenny Wahid untuk mengurus kasus 'gundik'
"Bukan masalah gundik," katanya.
Baca selengkapnya di sini: Yenny Wahid Jadi Komisaris Garuda, Bereskan Isu 'Gundik'?
Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk memasukkan Yenny Wahid sebagai dewan komisaris perusahaan. Putri Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid itu menduduki jabatan komisaris independen.
Yenny Wahid memulai karirnya sebagai wartawan. Ketika ayahnya menjadi Presiden, Yenny memutuskan untuk mendampinginya dan menjadi Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik.
Yenny hingga kini menjabat sebagai direktur Wahid Institute. Melihat karirnya selama ini, apakah tepat Menteri BUMN Erick Thohir menempatkannya di dewan komisaris Garuda?
Pengamat Penerbangan Alvin Lie tak mau banyak berkomentar soal penempatan Yenny Wahid di Garuda. Namun dia menilai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pasti sudah mengambil keputusan yang tepat.
Baca selengkapnya di sini: Kata Pengamat Penerbangan soal Yenny Wahid Jadi Komisaris Garuda
Komisi II DPR RI bersama Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) sepakat untuk menghapuskan tenaga honorer, pegawai tetap, pegawai tidak tetap. Sehingga nantinya organisasi pemerintahan hanya diisi oleh pegawai negeri sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Keputusan itu juga sudah diamanatkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Pasal 8 mengenai larangan rekrutmen tenaga honorer.
BKN sendiri mencatat ada sekitar 300 ribuan tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah pusat maupun daerah, seluruhnya ini tercatat sebagai honorer K2. Adapun, jumlah tersebut tidak termasuk pegawai non PNS lainnya yang berada di lingkungan pemerintahan. Lantas bagaimana cara merealisasikan penghapusan tenaga honorer?
Baca selengkapnya di sini: Tenaga Honorer Mau Dihapus, Bagaimana Caranya?
Halaman Selanjutnya
Halaman
.webp)
