Sugiharto: Dana Buyback Indosat Bukan dari APBN

Denpasar - Tekad pemerintah untuk mengusai kembali saham PT Indosat Tbk tampaknya sudah bulat. Namun untuk membeli kembali atau buyback saham perusahaan telekomunikasi terbesar kedua Indonesia itu, pemerintah tidak akan menggunakan dana dari APBN."Dananya tidak dari APBN, tapi dari BUMN yang punya interest," kata Sugiharto disela-sela inspeksi mendadak bersama Menteri Perhubungan Hatta Radjasa di Bandara Ngurah Rai, Bali, Jumat (30/12/05).Menurut Sugiharto walaupun pemerintah berniat untuk melakukan buyback, pihak Singapore Technologies Telemedia (STT) memiliki hak untuk menolak atau menerima tawaran pemerintah. "Yang jelas kita berusaha untuk dapatkan kembali, termasuk dengan membeli melalui harga dan mekanisme pasar," jelas Sugiharto. Ia mengakui adanya lock up period yang habis pada 20 Desember 2005. "Setelah lock up period habis, mereka boleh alihkan pada orang lain. Ketimbang dialihkan ke orang lain, kenapa tidak dibeli kita? Karena BUMN punya potensi," katanya.Sebelumnya, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) sempat menyatakan kesiapannya untuk membantu pemerintah melakukan buyback saham Indosat. Telkom mengaku punya duit yang cukup banyak untuk membantu pemerintah.sss"Semua tergantung pemerintah yang punya saham. Kita kan hanya pelaksana. Tapi kita juga punya kemampuan," ujar Komisaris Utama Telkom Tanri Abeng ketika itu.Diperkirakan buyback tersebut akan menelan dana sekitar Rp 12 triliun. Sugiharto juga sempat menyatakan bahwa pemerintah tidak memiliki dana untuk melakukan buyback. Walaupun demikian pemerintah masih ingin menjadi single majority pemegang saham Indosat. "Saya kira itu memberi kita peluang untuk kuasai kembali perusahaan yang punya nilai strategis dan politis yang cukup kuat," ujar Sugiharto.Sementara itu, STT menegaskan, pihaknya akan tetap mempertahankan 42 persen sahamnya di Indosat. Artinya, STT secara tegas menolak menjual sahamnya ke pemerintah Indonesia."Indosat adalah bagian integral dari strategi bisnis STT. Kami tidak punya rencana untuk mengubah posisi kepemilikan saham kami," tegas STT. (ard/)