.webp)
Serikat Pekerja Indosat (SP Indosat) dari berbagai daerah melaporkan dugaan pidana beberapa oknum Direksi PT Indosat Tbk (ISAT) ke pihak kepolisian. Mereka mendatangi Polda Lampung, Polda Surabaya, dan Polda Metro Jaya.
SP Indosat melaporkan beberapa oknum Direksi Indosat atas dugaan tindak pidana intimidasi/pemberangusan serikat pekerja (union busting). Sangkaan tindak pidana yang dilaporkan yakni Pasal 28 juncto Pasal 43 UU No. 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat buruh dengan ancaman sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 500 juta.
Para pelapor yang melaporkan dugaan pidana itu yakni Ketua DPC SP Indosat Sumbagsel Dedi Raswan, Sekretaris DPC SP Indosat Jawa Timur Mustafa Kamal, dan Pengurus DPP SP Indosat-Jakarta Yanuar Kurniawan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketiganya sudah kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bersama dengan 36 pengurus SP Indosat lain.
"Kami pengurus DPP Serikat Pekerja Indosat sangat mengapresiasi langkah pengurus DPC dalam kasus dugaan union busting ini, karena sangat penting bagi keberadaan serikat, baik Indosat secara khusus dan industri telekomunikasi pada umumnya, karena banyak yang terkena PHK hanya bisa pasrah pada nasib, meski sejujurnya tidak bisa menerima PHK ini," kata Presiden SP Indosat R. Roro Dwi Handayani.
"Kami siap membantu para pengurus dalam mengawal berjalannya proses di kepolisian. Kasus union busting ini adalah puncak gunung es," lanjutnya.
SP Indosat juga menuduh ada banyak masalah dalam perusahaan telekomunikasi tersebut, misalnya makin banyaknya tenaga kerja asing, kebijakan penghilangan fasilitas kesehatan pensiunan, pengabaian PKB dan serikat, dan PHK masal.
Sampai berita ini diturunkan, detikcom masih berusaha mengontak manajemen Indosat untuk konfirmasi.
