Jasa Marga Targetkan Dana IPO Capai Rp 1 Triliun
Selasa, 28 Mar 2006 14:41 WIB
Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) menargetkan himpun dana Rp 1 triliun dalam penawaran umum perdana atau Initial Public Offering (IPO) yang akan dilakukan kuartal IV tahun ini."Kita estimasikan dana yang dihimpun sekitar Rp 1 trilyun. Sebagian untuk membiayai pembangunan jalan tol sendiri dan sisanya untuk pembebasan lahan itu. Pelaksanaan IPO kita jadwalkan kuartal empat tahun ini," kata Direktur Keuangan Jasa Marga Reynaldi Hermansjah.Hal itu diungkapkan Reynaldi disela acara kunjungan Wapres Jusuf Kalla ke Kantor Pusat Jasa Marga, Jalan Raya Taman Mini, Jakarta Timur, Selasa (28/3/2006). Sementara Dirut Jasa Marga Frans Satyaki Suryito mengatakan, salah satu penggunaan dana dari IPO adalah untuk pembangunan jalan tol trans Jawa sepanjang 1000 kilometer (km). Wapres Jusuf Kalla juga telah mengintruksikan Jasa Marga untuk mempercepat pembagunan jalan tol tersebut.Namun menurut Frans, pembangunan jalan tol 1000 km tidak semua didanai oleh Jasa Marga, karena pihaknya juga akan menyertakan dana investor. Dana IPO dimaksudkan untuk membiayaai pembangunan tol Jasa Marga sendiri seperti ring road Semarang-Solo dan Gempol-Pasuruan. "Untuk kita kita harus tambah pinjaman kita, dan karenanya harus tambah modal sendiri melalui IPO," katanya.Menurut Frans, pendanaan oleh Jasa Marga dalam proyek 1000 km, bisa saja dalam bentuk tanah yang dibebaskan pemerintah dan didanai perusahaan sekitar Rp 3 triliun. Jasa Marga nantinya akan disertakan sebagai penyertaan modal dalam ruas-ruas yang akan ditenderkan oleh pemerintah. "Jadi Jasa Marga punya penyertaan modal di sana dalam bentuk lahan," ungkap Frans.Mengenai usulan revolving fund untuk proyek 1000 km yang diminta pemerintah dilakukan Jasa Marga. Frans mengaku, revolving fund yang diminta pada Jasa Marga ini agak berbeda dengan sistem pemerintah. Revolving fund versi Jasa Marga, menurut Frans, perseroan menyertakan modal pada investor melalui penyertaan lahan, kemudian Jasa Marga menjadi salah satu pemegang saham."Sementara revolving fund pemerintah beda. Pemerintah yang bebaskan lahan, lalu uangnya diganti imvestor. Pemerintah sekedar nalangi, tapi gak pegang saham," ujar Frans. Frans menjelaskan, selama ini pembebasan lahan selalu bermasalah. Terkadang kontruksinya sudah berjalan, tapi bisa berhenti karena ganti rugi lahan pada warga belum selesai.Maka itu mekanisme pembebasan lahan menjadi perhatian penting. "Memang ini masalah, karena ada kelambatan pembebasan lahan maka uang yang sudah masuk tidak segera kembali. Dana harus ada dan mekanisme harus benar. Tadi dibahas beberapa perbaikan mekanisme pembenasan lahan. Prosesnya harus dipercepat," tutur Frans.Nantinya, untuk pengadaan proyek jalan, ungkap Frans, pembebasan lahan harus sempurna 100 persen dulu baru kemudian konstruksi dimulai. "Minimun satu section lengkap dibebaskan dulu oleh pemerintah, kemudian investor wajib memulai konstruksi. Ya mudah-mudahan tidak ada lagi konstruksi sudah mulai tapi terhenti karena sebagian blok belum selesai," katanya.Mengenai kesanggupan Jasa Marga membangun jalan tol 1000 km, Frans mengatakan, apapun risikonya jalan tersebut harus dibangun. Pasalnya, jaringan jalan yang tidak sempurna menyebabkan ekonomi biaya tinggi."Jadi satu-satunya alternatif adalah membangun jalan melalui konsep tol, yang tidak membebani APBN. Jasa Marga diminta menjadi salah satu penggerak utama program ini," tukasnya.
(ir/)