Aturan Baru OJK: Leasing Dilarang Investasi Saham

Shafira Cendra Arini - detikFinance
Jumat, 17 Jun 2022 15:47 WIB
Pekerja berjalan dengan latar belakang layar pergerakan harga saham di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (8/4/2022). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari Jumat (8/4) sore ditutup naik 83,46 poin atau 1,17 persen menembus level  7.210. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj.
Foto: ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA
Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan dua aturan baru tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan dan pelaporan perusahaan efek. Salah satu dari kedua aturan tersebut berisi larangan perusahaan pembiayaan atau multifinance untuk berinvestasi.

Aturan baru ini tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) meliputi POJK Nomor 7/POJK.05/2022 dan POJK Nomor 8/POJK.04/2022.

POJK Nomor 7/POJK.05/2022 sendiri berisi tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Ketentuan baru ini menambahkan pengaturan terkait investasi pembelian saham oleh perusahaan pembiayaan.

"Perusahaan Pembiayaan dilarang memiliki saham dan atau surat berharga dengan underlying berbentuk saham atau yang dijamin dengan saham untuk tujuan: investasi jangka pendek; jual beli; manajemen arus kas; dan atau penyertaan modal selain dalam rangka pengembangan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan," bunyi pasal 82A atau pasal tambahan dalam POJK tersebut.

OJK menerbitkan peraturan tambahan tersebut dengan pertimbangan semakin kompleksnya kegiatan perusahaan pembiayaan serta penanganan berbagai masalah di perusahaan pembiayaan yang membutuhkan mitigasi risiko yang efektif dan efisien untuk memastikan pemenuhan aspek prudensial.

"Bagi perusahaan pembiayaan yang telah memiliki saham atau surat berharga dengan underlying berbentuk saham sebelum POJK Nomor 7/POJK.05/2022 berlaku, maka diwajibkan untuk mengalihkan kepemilikannya paling lambat satu tahun sejak POJK diundangkan," tulis Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logostik Anto Prabowo, Jumat (18/06/2022).

Sedangkan untuk peraturan untuk pelaporan perusahaan efek sendiri, kini tertuang dalam peraturan baru yakni POJK Nomor 8/POJK.04/2022. POJK ini mengatur kewajiban pelaporan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE) dan Perantara Pedagang Efek (PPE).

Anto menyampaikan, aturan tersebut dibuat OJK dengan tujuan memperkuat pengawasan di sektor jasa keuangan yang memerlukan informasi kondisi keuangan dan kegiatan usaha yang lengkap, akurat, terkini, utuh dan dapat diperbandingkan.

"Selain itu, juga untuk menyelaraskan ketentuan terkait pelaporan perusahaan efek yang saat ini masih tersebar dalam beberapa peraturan yang terpisah dan dengan frekuensi yang berbeda-beda," ujar Anto.

Dalam ringkasan POJK Nomor 8/POJK.04/2022 point nomor 2, disampaikan bahwa kewajiban penyampaian laporan dikecualikan bagi PEE dan PEE yang memenuhi kriteria: (a) dalam proses pemeriksaan namun sudah tidak memiliki pengurus dan kantor; dan/atau (b) dalam tahap pemberesan aset nasabah atau pencabutan izin.

Tidak hanya itu, peraturan tersebut juga membahas mengenai laporan yang wajib disampaikan oleh PEE dan PPE, yang diatur dalam POJK. Laporan itu meliputi laporan berkala dan laporan insidental kepada OJK.

"Lebih lanjut, POJK juga mengatur tentang pihak pelapor, tata cara pelaporan, penundaan dan pengecualian pelaporan, serta batas waktu penyampaian masing-masing laporan," tambah Anto.

"Dengan diterbitkannya POJK ini maka ketentuan pelaporan bagi PEE dan PPE yang diatur dalam Peraturan Nomor X.E.1 lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-460/BL/2008 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Berkala Oleh Perusahaan Efek, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," tutupnya.

(dna/dna)