Laba INCO Semester I 2006 Turun 17,1 Persen

Jakarta - Laba bersih semester I 2006 PT International Nickel Tbk (INCO) turun 17,1 persen menjadi US$ 123,3 juta dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar US$ 148,7 juta. Laba bersih per saham juga turun dari US$ 0,15 menjadi US$ 0,12.Walaupun penjualan INCO mengalami peningkatan 1,4 persen menjadi US$ 440,5 juta di semester satu, Namun kenaikan tersebut tergerus meningkatnya harga pokok produksi (HPP) sebesar 24,1 persen menjadi US$ 254,68 juta. Akibat kenaikan HPP ini laba kotor juga turun dari US$ 228,999 juta semester I 2005 menjadi US$ 185,855 juta."Beberapa alasan utama dari kenaikan ini adalah naiknya harga high sulfur fuel oil menjadi rata-rata US$ 54,06 perbarel pada triwulan II 2006 dari US$ 35,86 per barel periode yang sama tahun sebelumnya," kata Direktur Utama INCO Arif Siregar dalam siaran pers, Kamis (20/7/2006).Arif juga mengatakan beban produksi turut meningkat akibat harga bahan bakar diesel dan ban juga naik sehingga biaya operasional alat berat turut terdongkrak.Walaupun demikian perseroan tetap memaksimalkan produksi karena harga nikel yang kuat di pasar. Harga rata-rata nikel selama semester I 2006 meningkat 4,69 persen menjadi US$ 5,81 per pon dibanding periode yang sama tahun lalu US$ 5,55 per pon.Di paruh pertama 2006 produksi nikel perseroan juga turun menjadi 33,3 ribu ton dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 36 ribu ton. Penurunan produksi ini terkait kebakraan pada transformer tanur INCO akhir Mei lalu. Kebakaran ini juga mengakibatkan perseroan menurunkan target produksi dari 167 juta pon nikel menjadi 159 juta pon."Kerusakan akibat kebakaran diperkirakan sebesar US$ 3 juta dan asuransi akan menutup kerugian tersebut, dikurangi risiko yang ditanggung sendiri," jelas Arif.Arif juga menambahkan proyek peningkatan produksi mejadi 200 juta pon di tahun 2009 masih terus berlanjut. INCO sedang menyelesaikan pembahasan pembangunan bendungan dan fasilitas pembangkit listrik dengan pemerintah dan perubahan ijin yang telah diterima tahun lalu."Kami sedang mengkaji dampak keuangan dari penundaan izin tersebut," tambah Arif. (mar/)