Rights Issue Adhi Karya Mentah Lagi

Jakarta - Pemerintah masih keberatan terhadap rencana penawaran saham terbatas atau rights issue PT Adhi Karya Tbk. Pemerintah tak mau sahamnya terdilusi.Pemerintah memiliki 51 persen saham di Adhi Karya. Jika rights issue disetujui maka pemerintah harus mengeluarkan dana untuk membeli saham baru, kalau tidak mau sahamnya terdilusi."Selama itu kreativitas untuk mendapat modal menyebabkan dilusi pemerintah, maka pemerintah sulit menyetujui," kata Sekretaris Menneg BUMN Said Didu, di Kantor Kementrian BUMN, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Rabu (13/9/2006).Didu tidak mau menjelaskan alternatif pemenuhan kebutuhan dana untuk Adhi Karya, apakah melalui penerbitan obligasi atau yang lainnya. "Ya saya enggak tau lah, tapi jangan berkreasi di dalam koridor itu (rights issue), bahwa pemerintah menjadi minoritas," tegasnya.Rencana rights issue Adhi Karya telah digulirkan direksi perusahaan sejak tahun lalu. Semula Adhi Karya berencana melakukan rights issue pada triwulan III-IV 2005 sebesar Rp 600 miliar.Namun rencana tersebut hingga kini belum bisa dijalankan. Sebelumnya Menneg BUMN Sugiharto hanya merespons rencana tersebut tanpa memberikan kejelasan persetujuannya. (ir/ir)