Said Didu: Tidak Ada Alasan Adhi Karya Bayar Dividen Nol

Jakarta - Kementrian BUMN menegaskan tidak ada alasan bagi PT Adhi Karya Tbk (ADHI) untuk tidak membayar dividen jika rencana rights issue batal."Tuntutan tidak menyetor dividen sangat tidak sepadan dengan isu rights issue," kata Sekretaris Menneg BUMN, Said Didu, di Kantor Kementrian BUMN, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Jumat (15/9/2006).Jika tuntutan dikabulkan menurut Didu, semua BUMN pasti mengusulkan dividennya nol. Didu menjelaskan, pemerintah hanya meminta 30 persen dari dividen Adhi Karya."Dividen Adhi Karya sekarang kan Rp 90 miliar masak mau minta nol sekarang kan yang mau diambil cuma 30 persen. Dengan alasan mereka ingin mencapai target keuntungan Rp 1,6 triliun terus mau nolkan dividen, logikanya itu tidak balance," papar Didu.Menurutnya, alasan dividen nol jika rights issue batal baru bisa dikemukakan jika keuntungan Adhi Karya sudah Rp 1 triliun."Itu baru pantas dibandingkan antara dividen dan rights issue. Sekarang kalaupun dinolkan tetap saja mereka tidak bisa mencapai Rp 1,6 triliun. Jadi alasana penolakan dividen 30 persen atau Rp 30 miliar agar mereka terselamatkan itu tidak mungkin. Itu pasti ada sesuatu," terang Didu.Didu menjelaskan, Kementrian BUMN sejak tahun lalu sudah mengusulkan supaya BUMN karya yang kecil-kecil diakuisisi oleh Adhi Karya. Supaya porsi pemerintah menjadi besar tidak hanya 51 persen."Harusnya saham pemerintah minimum 65-70 persen. Jadai kalau saham bagus bisa rights issue kalau jelek bisa buy back. Dengan 51 persen ini sulit untuk bergerak," tandas Didu.Sebelumnya Direktur Keuangan Adhi Karya, M Choliq berharap, Adhi Karya mendapat keringanan untuk tidak membayar dividen tahun depan, jika rencana rights issue tidak dikabulkan pemerintah.Pasalnya, jika tidak melakukan rights issue dan harus membayar dividen hingga 50 persen, pertumbuhan Adhi Karya hanya mentok 18,75 persen per tahun.Sedangkan jika tidak membayar dividen pada tahun depan pertumbuhannya bisa mencapai 37,5 persen. (ir/ir)