Pemerintah Harap Pemegang Obligasi Terima Skema Pembayaran Waskita

Pemerintah berharap pemegang obligasi mau menerima skema pembayaran yang ditawarkan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Sebab, hal itu merupakan upaya terbaik yang ditawarkan.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, saat ini ini pemegang obligasi belum sepakat menerima penawaran Waskita.

"Jadi Waskita, memang pemegang obligasi belum sepakat, jadi kami lagi terus mendorong RUPO-RUPO (rapat umum pemegang obligasi) ya ini. Nah memang kami ya terus terang mengalami tantangan ya untuk memastikan bahwa para pemegang obligasi juga memahami bahwa ini effort yang terbaik yang kami lakukan. Jadi kami sebenarnya mengimbau bahwa ini penawaran yang kita berikan ini penawaran yang terbaik," terangnya di DPR Jakarta, Rabu (20/9/2023).

Dia bilang, penawaran yang diberikan kepada pemegang obligasi ini sama dengan penawaran yang diberikan kepada bank di mana tenornya diperpanjang 10 tahun.

"Kan penawaran awal kita kan disamakan dengan tenor yang di perbankan, kan perbankan itu kan perpanjangannya 10 tahun, itu nah kita tawarkan sama gitu. Karena kan nggak mungkin berbeda karena memang cashflow-nya kan mampunya seperti itu dan kita harus menunggu penyelesaian tol-tol yang belum selesai," terangnya.

Menurutnya, penawaran itu sudah maksimal. Jika penawaran ini tidak disepakati maka akan masuk ke ranah hukum.

"Jadi itu tawaran yang kita berikan tuh sudah maksimal gitu. Kami harapkan ya kalau misalnya nanti itu tidak disepakati ya tentunya ini jadi akan harus masuk ke ranah hukum gitu ya untuk yang perubahan perjanjian," ujarnya.