.webp)
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia meminta agar dalam proses divestasi PT Vale Indonesia, Vale tidak memberikan harga yang terlalu mahal untuk pembelian saham. Divestasi sendiri dilakukan dalam rangka perpanjangan operasional Vale di Indonesia.
Soal harga, Bahlil mengatakan pemerintah memberikan penentuannya sesuai dengan proses business to business (B to B) antara BUMN MIND ID dan juga Vale untuk penentuan harganya.
Namun demikian, Bahlil menekankan agar harga yang diberikan pantas dan tidak memberikan harga yang mahal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"(Harga sahan) Lagi dibicarain, karena itu kan B to B ya, kita harus hargain investor tapi juga investor jangan berikan harga yang mahal kepada BUMN, harus fair," ungkap Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (10/11/2023).
Bahlil juga mengatakan dalam rapat terbatas terakhir yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, dua hari lalu, secara prinsip perpanjangan operasi Vale Indonesia sudah disetujui. Kontrak Karya Vale bakal diubah jadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
"Jadi kemarin itu kan kita udah ratas, sekarang finalisasi sedikit lagi. Secara prinsip sudah disetujui untuk perpanjangan," ujar Bahlil.
"Kalau saya kan hanya tanda tangani bagian IUP-nya, dari Kontrak Karya jadi IUPK," bebernya.
Secara teknis dia bilang divestasi saham yang dilakukan Vale akan sebesar 14%. Dengan saham MIND ID yang sudah sampai 20% saat ini, penambahan saham pemerintah lewat BUMN akan bertambah jadi 34%.
Sementara itu, saham publik yang ada saat ini sebesar 20%. Dengan begitu, saham publik dan saham BUMN akan menjadi mayoritas pemegang saham Vale dengan porsi 54%.
Ditanya soal kapan divestasi akan selesai prosesnya, Bahlil enggan menjawab tegas. "Kami sih maunya lebih cepat, lebih baik," katanya.
(hal/rrd)
