Anggota DPR Pertanyakan Penjualan Lapindo ke Freehold

Jakarta - Penjualan Lapindo Brantas ke Freehold Group masih menyisakan tanda tanya. Proses penjualan yang tidak transparan juga terkesan ada rekayasa."Penjualan itu menimbulkan kecurigaan apakah lepas dari tanggung jawab atau lainnya karena tidak transparan. Jadi kesannya ada rekayasa," kata Anggota Komisi VII dari Fraksi PKS Wahyudin Munawir dalam diskusi tentang lumpur Lapindo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/11/2006) Wahyudin menyambut baik jika Lapindo diaudit. "Bagus juga kalau diaudit tapi jangan sampai untuk meminta cost recovery karena itu kesalahan Lapindo," imbuh dia.Menurut dia, semakin hari semakin banyak korban akibat lumpur ini. Karenanya, harus segera dilakukan penanganan. Sementara Guru Besar Fakultas Hukum UI Irwan Radjagukguk menilai luapan lumpur Lapindo telah menelan banyak korban sehingga untuk penanganan harus dijadikan bencana nasional. Meski demikian, karena ini kesalahan Lapindo maka seluruh kerugiannya harus ditanggung oleh PT Lapindo.Dia juga menyarankan partai politik dan LSM untuk membantu langsung proses pemberian ganti rugi karena sampai saat ini masih banyak yang belum diselesaikan. (san/qom)