Menkeu Minta Demutualisasi Bursa

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta saham bursa Indonesia dijual ke publik atau demutualisasi bursa. Permintaan itu terkait tren global saat ini banyak bursa di dunia yang melakukan penjualan saham atau akuisisi bursa satu dengan bursa yang lain."Misalnya saja bursa di India yang sudah menjual sahamnya, dan juga bursa Tokyo, kenapa tidak untuk bursa Indonesia," ujar Sri Mulyani dalam sambutannya di acara AEI di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Kamis (25/1/2007).Untuk itu, Sri Mulyani meminta otoritas pasar modal menghidupkan kembali wacana demutualisasi bursa. Sri Mulyani juga meminta kepada otoritas pasar modal untuk duduk bersama dengan para pelaku pasar modal dan meminta masukkan terkait rencana tersebut.Menurutnya, selama masih berada di dalam jalur investasi yang benar, pemerintah akan terbuka dalam menerima masukkan tersebut.Sri Mulyani juga mengatakan dengan demutualisasi bursa kedepannya bisa jadi bursa Indonesia dimiliki investor asing atau dicatatkan di bursa regional."Saya harapkan dengan menjual saham bursa, citra pasar modal kita akan naik, apalagi kalau sudah saham tersebut sudah dimiliki oleh bursa regional," tambahnya.Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Airlangga Hartarto menambahkan, hal ini sudah ada di dalam master plan pasar modal Indonesia. "Langkah pertama yang diambil adalah dengan melakukan merger," jelas Airlangga ketika dihubungi oleh wartawan.Airlangga menambahkan, demutualisasi bursa dilakukan oleh bursa-bursa regional dengan membentuk holding company. Airlangga sendiri masih belum mengetahui mekanisme demutualisasi bursa yang akan dilakukan bursa indonesia"Sampai saat ini belum jelas, bahkan mengenai penentuan surviving company dalam merger antara BEJ dan BES pun belum jelas," tambahnya.Namun, dia berharap agar demutualisasi bursa Indonesia tidak listing di luar negeri, kalau tidak bursa kita bisa dicaplok asing.Ketua Bapepam LK Fuad Rahmany mengatakan penjualan saham bursa Indonesia baru dilakukan setelah merger BEJ-BES dan menunggu pengesahan UU Pasar Modal. (ard/qom)