IPO Indonesia Power Kesandung Piutang Rp 15 T

IPO Indonesia Power Kesandung Piutang Rp 15 T

- detikFinance
Sabtu, 10 Feb 2007 16:05 WIB
Jakarta - Anak usaha PT PLN (persero), PT Indonesia Power (IP) siap melepas sahamnya ke pasar. Sebelum IPO dilakukan, IP harus terlebih dahulu menyelesaikan piutangnya di PLN yang mencapai Rp 15 triliun."Karena itu, ini harus segera diselesaikan. Dan pelepasan sahamnya tergantung pada pemegang sahamnya. Akan tetapi kami sudah siap," kata Dirut PT IP Abimanyu Soeyoso setelah peresmian kembali PLTU Tanjung Priok unit 3 dan 4 milik PT Indonesia Power, Sabtu (10/2/2007).Selain IPO, IP juga berencana menerbitkan obligasi seperti anjuran Menneg BUMN Sugiharto. Obligasi ini bisa menjadi alternatif bagi IP untuk memenuhi kebutuhan dananya akan proyek-proyek pembangkit listrik di masa mendatang."Besarannya tergantung dari proyek yang akan kita dapat dari rencana pembangunan 10 ribu megawatt yang direncanakan oleh PLN," ujar Abimanyu. Ia menambahkan, rencana IPO sangat tergantung pada keputusan pemegang saham. Sementara penyelesaian piutang ke PLN, ada mekanisme-mekanisme penyelesaiannya. "Misalnya equity PLN bisa dijadikan pinjaman," jelasnya.Sementara Menneg BUMN Sugiharto berpendapat, lebih baik IP menerbitkan obligasi terlebih dahulu dibanding melepas sahamnya ke pasar. Menurut Sugiharto, hal ini dikarenakan besarnya tagihan piutang PT IP ke PLN."Jadi yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah piutang tersebut, sebelum IP melepas sahamnya ke pasar," jelas Sugiharto.Ditambahkan, yang terpenting saat ini adalah bagaimana merestrukturisasi bisnis IP karena hubungan antara IP dan PLN harus segera disinkronisasi dan diharmonisasi khususnya melalui cashflow. Mengenai persiapan IPO, lanjut Sugiharto, prosesnya sedang berjalan. "Karena paling tidak per hari ini, dari 15 BUMN yang sudah disetujui oleh komite privatisasi, IP memang belum dimasukkan," ujarnya.Dengan demikian, berarti IP bisa saja menerbitkan instrumen utang seperti obligasi sekarang ini. Instrumen utang ini diharapkan akan mendorong akses kepada dana publik dan governance practices. "Untuk sementara waktu, karena tadi perbandingan antara utang dan modal lebih besar modal, maka umumnya utang itu masih besar. Jadi idealnya adalah membangun utang dulu," tandas Sugiharto. (qom/qom)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads