Pemerintah akan Ambil Jatah Rights Issue Adhi Karya

Jakarta - Pemerintah akan membeli 51 persen saham dalam pelaksanaan penawaran umum terbatas (rights issue) PT Adhi Karya Tbk. Perusahaan jasa konstruksi BUMN ini akan rights issue sekitar Rp 600 miliar."Supaya kepemilikan saham pemerintah tetap mayoritas, kita akan membeli 51 persen atau sekitar Rp 300 miliar lebih," kata Menneg BUMN Sofyan Djalil, di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Jumat (25/5/2007).Namun Sofyan belum bisa bisa memastikan darimana dana pemerintah untuk program rights issue itu. "Kita menunggu persetujuan dari DPR dan juga dari menteri keuangan," ujar Sofyan.Secara terpisah Sekretaris Menneg BUMN Said Didu mengatakan, pemerintah memang akan membeli hingga Rp 300 miliar lebih dari rights issue Adhi Karya. "Tapi kita masih belum tahu darimana dananya didapatkan," ujar Didu.Mengenai opsi inbreng (langkah penyertaan saham) dengan cara Adhi Karya membeli saham Jasa Marga atau BNI, yang kemudian dikonversi menjadi kepemilikan saham pemerintah pada Adhi Karya, Didu mengaku pemerintah masih mengkajinya.Inbreng tersebut, sebagai upaya menghindari terjadinya dilusi saham pemerintah di bawah 51 persen di Adhi Karya."Begini sekarang kalau mau di-inbreng. Inbreng kemana? Kalau dengan Jasa Marga sulit karena dia mau IPO, meskipun target Jasa Marga dan BNI dinaikkan, tetap tidak bisa. Untuk Jasa Marga juga harus melihat mana yang menguntungkan antara inbreng dan jual langsung. Dan dia (Adhi Karya) pasti akan melihat itu," papar Didu.Rights issue) Adhi Karya rencananya akan dilakukan pada triwulan IV-2007. Dananya digunakan untuk modal kerja perusahaan yang kini sedang banjir proyek. (ir/ddn)