Royalti Inco Dibahas Tim Kecil

Jakarta - Pemerintah menanggapi secara serius dengan membentuk tim kecil untuk membahas mengenai royalti PT International Nickel Tbk (Inco) untuk perpanjangan kontrak setelah 31 Maret 2008. Dirjen Minerbapabum Departemen ESDM Simon Sembiring menyatakan pemerintah ingin membahas masalah tersebut dengan detail, makanya dibentuk tim kecil. "Pemerintah minta kita bicarakan detail soal rolyati. Kita bentuk tim kecil yang sedang bekerja sekarang," ujarnya usai diskusi pertambangan di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (18/6/2007). Simon menegaskan, pada intinya pemerintah ingin agar penerimaan negara jangan sampai berkurang dari sebelumnya. Artinya, dari royalti pemerintah harus mendapatkan penerimaan minimal sama dengan selama ini. Royalti Inco saat ini menggunakan suatu rumus yang berdasarkan asumsi harga nikel sekitar US$ 2-4 per pound. Padahal saat ini harga nikel meroket hingga sekitar US$ 20 per pound. Dengan perubahan situasi ini, pemerintah ingin agar royalti yang dibayarkan sesuai dengan kondisi yang sedang bagus ini. Sementara itu, Dirut Inco Arif Siregar menyatakan pihaknya belum bertemu dengan pemerintah untuk merundingkan masalah tersebut. Baginya, keputusan tetap berada di pemegang saham. "Nanti kita lihat bagaimana, karena saya harus sampaikan ke pemegang saham. Walaupun mereka nanti juga akan minta pendapat saya," ujarnya. Menanggapi hal ini, Ketua Perhapi Irwandy Arif menyatakan, perubahan royalti tersebut sah-sah saja asalkan disepakati kedua belah pihak. Baginya ada dua kemungkinan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pertama, Kontrak Karya diubah dengan persetujuan kedua belah pihak. Kedua, Kontrak Karya sebelumnya tetap dihormati, namun kedua pihak membuat suatu side agreement, yang merupakan persetujuan kedua pihak diluar yang ditetapkan dalam KK dan bersifat sementara. "Karena sekarang kan banyak perubahan iklim. Harga, dan lain-lain. Itu bisa pakai side agreement. Tapi jangan diubah ketika harga sedang bagus saja. Tapi juga bagaimana ketika harga sedang turun," ujarnya. Contoh side agreement yang sudah diterapkan adalah persetujuan Freeport memberikan 1% keuntungannya untuk masyarakat sekitar penambangan. (lih/qom)