Adhi Karya Belum Kantongi Izin Rights Issue

Jakarta - Perusahaan konstruksi BUMN PT Adhi Karya Tbk belum mengantongi izin melakukan rights issue (penawaran saham terbatas) dari Menteri Keuangan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Utama Adhi Karya, Saiful Imam ketika ditemui di kantor Kementerian Negara BUMN, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Kamis (12/7/2007). "Kalau dari Menteri BUMN sudah mengizinkan kita untuk jalan terus (rights issue), tapi masih menunggu keputusan dari Menteri Keuangan, kan ada proses regulasinya," ujarnya. Dia mengatakan bahwa lamanya keputusan ini karena ada 2 alternatif yang harus dibahas. "Pertama apakah pemerintah akan membeli saham dari hasil rights issue kita agar kepemilikan saham pemerintah tidak terdilusi, tapi untuk itu pemerintah berarti harus ada PMP (Penyertaan Modal Pemerintah). Lalu yang kedua jika pemerintah tidak membeli saham hasil rights issue kita maka pemerintah harus menerima kepemilikaannya terdilusi," paparnya. Meskipun keputusan perizinan ini sampai saat ini belum dikeluarkan, Saiful tetap optimistis pelaksanaan rights issue perseroan akan bisa dilakukan di tahun ini. "Target tetap triwulan IV-2007, kira-kira bulan Oktober, target hasil rights issue juga tetap Rp 600 miliar yang akan digunakan untuk investasi dan modal kerja perseroan," jelasnya. Saiful mengatakan untuk proyek yang dijalani perseroan di Qatar, saat ini perseroan sedang menunggu adanya proyek tambahan yang akan diberikan. "Kita sedang menunggu pekerjaan tambahan, nilainya US$ 40 juta untuk pekerjaan mechanical electrical, tapi kalau disetujui. Makanya kita tidak mengekspos hal ini kepada publik karena belum ada kejelasan," tuturnya. (dnl/ir)