.webp)
Wacana merombak direksi bank BUMN mengemuka. Hal ini diungkapkan pertama kali oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Meski begitu, CEO Danantara Rosan Roeslani menegaskan sampai saat ini belum ada rencana merombak direksi & komisaris bank Himbara alias BUMN.
Danantara kini enjadi pemegang saham terbesar sekaligus pengelola operasional BUMN.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami di Danantara, sebagai pemegang saham di seluruh Bank Himbara, sejauh ini tidak ada pembicaraan mengenai hal itu," tegas Rosan ditemui di Wisma Danantara, Sabtu (31/1/2026).
Menurut Rosan bila memang perlu ada perbaikan pada direksi bank BUMN, Danantara yang akan menangani. Namun, sekali lagi Rosan menegaskan, belum ada pembicaraan untuk merombak direksi & komisaris bank BUMN.
"Tentunya kami akan selalu berkonsultasi apabila memang perlu ada perbaikan. Tetapi pada intinya sejauh ini tidak ada pembicaraan mengenai hal itu," ujar Rosan.
"Sampai sejauh ini belum ada pembicaraan mengenai itu," pungkas Rosan menegaskan untuk ketiga kali.
Sebelumnya, Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mengganti jajaran direksi Bank Himbara yang dianggap merugikan negara. Hal tersebut harus dilakukan agar bank milik negara dapat bekerja lebih efektif demi memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia, khususnya untuk memberikan lebih banyak keuntungan bagi masyarakat kecil.
"Bank Himbara itu lebih menguntungkan pengusaha besar daripada pengusaha kecil untuk dikasih kredit. Oleh karena itu, Presiden akan memutuskan ganti semua direksi Bank Himbara," kata Sjafrie dikutip dari Antara.
Pernyataan itu diungkapkan Sjafrie saat memberikan materi kepada anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang mengikuti retret di fasilitas Pusat Kompetensi Bela Negara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan (BPSDM) di Cibodas, Rumpiang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, siang tadi.
Menurut Sjafrie, sejauh ini bank pelat merah dinilai kurang memberikan manfaat bagi negara. Dia menilai hal ini terjadi karena banyak jajaran direksi bank BUMN yang tidak bekerja dengan maksimal, bahkan cenderung menguntungkan diri sendiri.
"Kita ganti dengan mereka yang mempunyai kemampuan intelektual, kemampuan praktisi tapi dia cinta tanah air. Kita tidak lagi mengambil mereka yang sudah lama bercokol di BUMN," kata Sjafrie.
(hal/hns)
