PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI berencana menerbitkan obligasi pada 2026 dengan nilai indikatif Rp 8 triliun - Rp 10 triliun. Hal ini disampaikan oleh Direktur Operasional dan Keuangan PT SMI, Aradita Priyanti,
"Terkait dengan rencana penerbitan obligasi tahun 2026 ini di kisaran Rp 8-10 triliun untuk penerbitannya," ujar Aradita dalam media briefing di Kantor SMI, Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Aradita menjelaskan, PT SMI sebelumnya juga telah menerbitkan obligasi tematik, termasuk sustainability bond. Menurutnya, minat investor terhadap instrumen tersebut masih cukup baik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau terkait dengan tematik bond sendiri, sebelumnya kami juga sudah pernah menerbitkan untuk tematik bond ini. Dan memang minat investornya masih cukup baik terkait dengan isu-isu yang kami lakukan di tahun kemarin untuk sustainability bond. Jadi rasanya memang dari masyarakat sendiri, dari institusi juga, waktu kami menerbitkan di tahun kemarin, minatnya cukup baik sih," jelas Aradita.
Sejak pertama kali menerbitkan obligasi pada 2014, PT SMI secara konsisten menjadi salah satu penerbit surat utang yang aktif di pasar domestik melalui berbagai instrumen, termasuk Green Bond, Sustainability Bond, Sukuk Mudharabah, serta penerbitan zero-coupon bond pertama Perseroan pada 2025.
Total dana yang dihimpun melalui penerbitan dalam negeri telah mencapai lebih dari Rp 50 triliun hingga 2025, mencerminkan posisi PT SMI sebagai salah satu emiten yang kredibel dan dipercaya oleh investor.
Aradita menyampaikan bahwa diversifikasi pendanaan akan menjadi fokus strategis Perseroan ke depan. Jadi, SMI akan lebih memperluas sumber-sumber pendanaan, selain memperluas kerjasama dengan berbagai Lembaga keuangan dan Pemerintah, juga membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur nasional.
"Dengan portofolio pembiayaan yang menghasilkan multiplier effect besar terhadap perekonomian, kami berkomitmen memastikan setiap upaya pendanaan tetap relevan dan selaras dengan kebutuhan pembangunan," tutur Aradita.
(ada/hns)










































