Ekonom Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait masyarakat desa tidak menggunakan dolar Amerika Serikat (AS) memang benar secara literal. Namun melemahnya nilai tukar rupiah akan mempengaruhi hampir seluruh rantai harga di dalam negeri, termasuk yang akhirnya dirasakan masyarakat desa.
Ronny mengatakan justru dalam perekonomian rakyat kecil sering kali justru menjadi pihak paling akhir menyadari gejolak kurs, tetapi paling cepat merasakan dampak kenaikan harga.
"Masyarakat desa mungkin tidak bertransaksi memakai dolar, tetapi pupuk, BBM, logistik, pakan ternak, obat-obatan, mesin pertanian, bahkan sebagian bahan pangan sangat dipengaruhi kurs," ujarnya saat dihubungi detikcom, Minggu (17/5/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi kalau konteksnya ingin menenangkan publik, dalam hemat saya, narasi seperti itu justru berisiko menyederhanakan persoalan yang sebenarnya jauh lebih kompleks," katanya.
Dari pernyataan tersebut, Ronny menyebutkan ada sejumlah risiko yang ditimbulkan. Pertama, risiko psikologis pasar di mana Investor sangat sensitif terhadap komunikasi pejabat tinggi negara.
"Kalau komunikasi dianggap meremehkan tekanan rupiah, pasar bisa membaca bahwa respons kebijakan tidak akan agresif atau tidak cukup serius. Artinya, itu bisa memperbesar tekanan terhadap rupiah dan arus modal keluar," ujarnya.
Kedua, risiko terhadap kepercayaan publik. Ronny mengatakan masyarakat saat ini jauh lebih peka terhadap harga kebutuhan pokok dibanding beberapa tahun lalu. Jadi ketika rakyat merasakan harga naik tetapi elite memberi kesan tidak terlalu berdampak, bisa muncul jarak persepsi antara pemerintah dan kondisi riil masyarakat.
"Dalam ekonomi, trust sama pentingnya dengan cadangan devisa. Sekali kepercayaan publik menurun, efeknya bisa panjang," katanya.
Ketiga, risiko terhadap ekspektasi inflasi. Ia menilai pernyataan yang terlalu simplistis dapat membuat pemerintah terlihat defensif, padahal yang dibutuhkan pasar justru pengakuan realistis bahwa pelemahan rupiah memang serius dan harus dijaga bersama.
Menurutnya, investor biasanya lebih tenang terhadap pemimpin yang mengakui tantangan secara terbuka dibanding yang terkesan mengecilkan masalah.
"Karena pada akhirnya, yang dibutuhkan pasar bukan hanya kalimat yang menenangkan, tetapi keyakinan bahwa pemerintah punya strategi yang kredibel. Dalam situasi seperti sekarang, komunikasi ekonomi harus sangat hati-hati. Salah narasi sedikit saja, pasar bisa bereaksi lebih cepat daripada rapat koordinasi," terangnya.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan pemerintah seharusnya mulai menyiapkan skenario mitigasi, bukan justru terkesan menantang situasi tanpa persiapan.
"Di Indonesia ini seolah justru menantang, tapi tanpa persiapan. Saya kira sikap dan komunikasi seperti ini sangat sangat membahayakan karena masyarakat seolah dibuat tenang tapi tidak siap dengan sudden shock. Pemimpin di negara lain justru menyiapkan skenario terburuk karena efek perang masih panjang," katanya.
Ia mengingatkan pelemahan rupiah terhadap dolar AS sudah mencapai sekitar 7% dalam satu tahun terakhir. Menurutnya kondisi itu menjadi alarm yang perlu dicermati serius karena bisa berdampak terhadap investasi dan ketenagakerjaan.
"Itu semua tinggal menunggu waktu saja sampai harga-harga akan menekan di pedesaan dan jangan salah juga, kalau rupiahnya terus melemah terhadap dolar, PHK massal, desa itu akan dibanjiri oleh mereka yang jadi korban PHK di perkotaan kembali lagi ke desa tapi tidak berkerja, dan tidak berpenghasilan kan itu akan jadi beban desa," ujarnya.
(acd/acd)










































