.webp)
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyoroti lonjakan penerimaan operasional Bank Indonesia (BI) yang melonjak hingga 212% dari target pada 2025 di tengah tekanan terhadap rupiah.
Menurut Misbakhun, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik karena BI justru mencatat penerimaan besar saat pelemahan rupiah membebani masyarakat dan APBN.
"Ini kan menjadi pertanyaan kita, dan artinya di saat rupiah mengalami tekanan justru BI penerimaannya paling besar. Nah ini yang menjadi pertanyaan kita semua apakah rupiah ini dibiarkan melemah supaya penerimaannya BI besar?" tanya Misbakhun dalam rapat kerja dengan Gubernur BI, Perry Warjiyo di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (18/5/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan paparan BI, realisasi penerimaan Anggaran Operasional hingga triwulan IV-2025 mencapai Rp 66,80 triliun atau 212,08% dari target Anggaran Tahunan BI (ATBI) sebesar Rp 31,49 triliun. Sementara realisasi pengeluaran tercatat Rp 22,86 triliun atau 85,75% dari target.
Mayoritas penerimaan tersebut berasal dari pos Hasil Pengelolaan Aset Valas (HPAV) yang mencapai Rp 66,65 triliun. Angka itu melonjak jauh dibanding target awal Rp 31,40 triliun atau setara 212,25% dari target
Namun, Misbakhun menilai lonjakan penerimaan tersebut tidak bisa otomatis dianggap sebagai prestasi. Sebab, kenaikan pendapatan BI terjadi bersamaan dengan pelemahan rupiah yang meningkatkan tekanan terhadap industri dan keuangan negara.
"Apakah kemudian ketika aset pengelolaan valas ini meningkat tajam, di saat rupiah yang mengalami tekanan terus kemudian realisasinya di atas 100% ini prestasi atau apa? Angka di atas 100% ini bukan berarti super prestasi gitu loh kalau kita lihat situasi yang sebenarnya," tambah dia.
Misbakhun menyinggung bahwa negara harus berkorban dan mengeluarkan anggaran lebih besar untuk program subsidi BBM dan LPG. Belum lagi beban terhadap industri yang masih mengandalkan impor terhadap bahan baku.
"Rogohan uang negara APBN untuk memberikan bantalan subsidi BBM, Energi, kemudian LPG kemudian yang lain. Dan pada saat yang sama BI justru menikmati kenaikan penerimaan," tambah Misbakhun.
Menjawab kritik tersebut, Perry membantah anggapan bahwa BI sengaja membiarkan rupiah melemah demi meningkatkan penerimaan lembaga. Perry menegaskan surplus BI pada akhirnya juga kembali ke negara melalui setoran kepada pemerintah dan pembayaran pajak.
"Kami tidak ada niatan semuanya untuk neraca BI. Surplusnya BI itu ke pemerintah semua, pajaknya tinggi, kami bayar juga. kami kalau penerimaan tadi, jangan kami dinilai karena inginkami menaikkan. Kan pajak kami bayar, surplus kami kembalikan jadi penerimaan itu juga kembali kepada negara tapi kami pertimbangkan bagaimana benefit and cost secara nasional," jelas Perry.
(acd/acd)
