Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI), Jeffry Hendrik, mengatakan jumlah investor di pasar modal domestik saat ini telah melampaui 28 juta entitas. Namun, peningkatan jumlah investor harus diiringi dengan peningkatan kualitas agar dapat menjadi fondasi yang kuat bagi pasar modal nasional.
Sebab menurutnya pasar modal membutuhkan investor yang memiliki literasi dan pemahaman investasi yang memadai, buka mereka yang berinvestasi hanya karena ikut-ikutan karena takut tertinggal alias FOMO (Fear of Missing Out).
Dalam hal ini ia sangat menekankan bagaimana investor juga perlu memahami profil risiko dari masing-masing saham yang ingin dibeli dan tidak semata-mata mengikuti tren pasar.
"Mampu melakukan analisis, tidak hanya ikut-ikutan apa kata influencer, tidak FOMO," ujarnya di Gedung BEI, Jakarta Selatan, Selasa (30/6/2026).
Untuk itu, Jeffry menilai penguatan kualitas investor dalam mendukung pendalaman pasar modal Indonesia menjadi sangat penting.
Di luar itu, bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan self-regulatory organization (SRO) lainnya, BEI terus mendorong peningkatan transparansi pasar modal Tanah Air, penyediaan data investor yang lebih granular, pendalaman pasar, serta penguatan keterbukaan informasi kepada publik.
"Kami yakin dengan transparansi yang lebih baik, tentu akan ada trust yang lebih tinggi," kata Jeffry.
Sementara itu industri keuangan nasional dinilai masih memiliki fundamental yang kuat di tengah berbagai tantangan ekonomi global. Namun, perubahan lanskap bisnis dan perilaku pasar membuat pelaku industri harus melakukan transformasi agar tetap relevan dan mampu tumbuh secara berkelanjutan.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo mengatakan secara fundamental kondisi perbankan nasional masih berada dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari pertumbuhan kredit yang masih positif, permodalan yang kuat, likuiditas yang terjaga, serta rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) yang relatif rendah.
"Persoalannya sebenarnya bukan di fundamentalnya, tetapi medan permainannya berubah," kata Agus.
Menurut dia, dalam beberapa tahun terakhir industri perbankan menghadapi berbagai dinamika yang sulit diprediksi, mulai dari pandemi Covid-19, konflik geopolitik global hingga perubahan kebijakan perdagangan internasional. Kondisi tersebut membuat bank tidak lagi dapat menjalankan strategi bisnis secara business as usual.
Agus juga mengingatkan adanya tekanan terhadap biaya dana atau cost of fund perbankan. Menurut dia, bunga deposito dalam lelang dana antarbank sempat menyentuh level 11,5 persen, yang menjadi sinyal meningkatnya biaya penghimpunan dana bagi industri perbankan.
Menghadapi perubahan tersebut, Bank Jakarta menjalankan transformasi di berbagai aspek bisnis. Transformasi dilakukan mulai dari penguatan model bisnis, digitalisasi layanan, manajemen risiko hingga budaya kerja perusahaan.
Sebagai bank yang mayoritas sahamnya dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Bank Jakarta memfokuskan pengembangan bisnis pada penguatan ekosistem pemerintah daerah. Agus menyebut perputaran anggaran di lingkungan Pemprov DKI Jakarta memiliki potensi besar yang dapat menjadi sumber pertumbuhan bisnis berkelanjutan bagi perseroan.
Selain itu, Bank Jakarta juga mempercepat transformasi digital secara menyeluruh, mulai dari pembaruan infrastruktur teknologi, pengembangan aplikasi hingga peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
Di sisi lain, penguatan manajemen risiko juga menjadi perhatian utama. Menurut Agus, risiko yang dihadapi industri perbankan saat ini tidak lagi terbatas pada risiko kredit, tetapi semakin multidimensi, termasuk ancaman keamanan siber.
"Risiko ke depan itu akan semakin multidimensi," ujarnya.
(igo/fdl)