.webp)
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkap rencana penerbitan obligasi daerah senilai Rp 3,5 triliun. Menurutnya, langkah ini menjadi yang pertama dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) di seluruh daerah Indonesia.
Pramono mengatakan, penerbitan obligasi daerah dilakukan untuk meredam tekanan fiskal di DKI Jakarta. Mengingat pemerintah pusat telah memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) atau Transfer ke Daerah (TKD) untuk Provinsi Jakarta sebesar Rp 15 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dengan dipotong Rp 15 triliun, tentunya ada tekanan daripada fiskalnya Jakarta. Bagaimana terhadap hal ini? Saya sekarang ini, tahun ini, pertama kali menerbitkan, dan mungkin baru pertama kali ada di republik ini yang namanya obligasi daerah," ungkap Pramono dalam sebuah diskusi di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Pramono mengatakan, Pemprov DKI Jakarta menargetkan nilai emisi dari obligasi daerah senilai Rp 3,5 triliun. Menurutnya, obligasi daerah ini akan banyak dipesan mengingat daya tarik Jakarta yang besar.
"Obligasi Jakarta kita terbitkan Rp 3,5 triliun, dan saya yakin peminatnya pasti banyak sekali. Karena apa? Karena kita semua akan menjual dengan senyum," terangnya.
Pramono menegaskan, Pemprov DKI Jakarta menjamin tidak akan terkendala masalah pembayaran yield atau imbal hasil kepada investor. Ia mengaku akan mengalokasikan APBD utamanya untuk membayar imbal hasil tersebut.
"Kalau itu sih saya bisa menjamin nggak ada masalah," pungkasnya.
(acd/acd)
