.webp)
Pemerintah akan membuat bursa mineral dan komoditas strategis. Langkah ini diambil agar Indonesia punya harga referensi sendiri tanpa perlu mengikuti harga pasar yang ditetapkan negara lain.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pada 2027 pemerintah akan menerapkan strategi mesin pertumbuhan berbasis transformasi.
Yang pertama adalah mereformasi sektor bernilai tinggi seperti digitalisasi, produksi semikonduktor, dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kedua, adalah revitalisasi sektor yang tahan seperti pertanian dan energi. Nah di strategi kedua ini Indonesia juga akan membesut bursa mineral dan komoditas strategis.
"Termasuk pendirian bursa komoditas mineral. Indonesia mempunyai harga sendiri sebagai reference price," ujar Airlangga dalam konferensi pers APBN dan Nota Keuangan 2027 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Ketiga, Indonesia juga akan melakukan peningkatan daya saing investasi dan ekspor melalui deregulasi, optimalisasi perjanjian internasional, serta menbentuk pusat finansial internasional.
Airlangga juga memaparkan arah kebijakan ekonomi tahun depan ditopang oleh empat faktor utama. Mulai dari investasi yang atraktif, kepastian regulasi, stabilitas makro, dan perhitungan dampak APBN yang berkelanjutan.
Perkara bursa mineral dan komoditas strategis, Presiden Prabowo Subianto sendiri menargetkan kebijakan itu mulai beroperasi pada 1 Januari 2027. Langkah ini sebagai upaya lanjutan dari kebijakan ekspor satu pintu nasional.
Prabowo menyampaikan rencananya itu dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN TA 2027 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya di DPR pagi tadi.
Prabowo menyoroti posisi Indonesia selama puluhan tahun menjadi produsen terbesar dunia untuk berbagai komoditas penting, seperti kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, kopi, hingga karet, namun harganya justru ditentukan di luar negeri. Ia menilai praktik tersebut tidak masuk akal secara ekonomi, pihak yang tidak memiliki komoditas justru memegang kendali harga pasar.
"Mereka yang tidak punya komoditas ini masa mereka yang menentukan berapa harga komoditas itu. Ini tidak masuk akal. Saya tidak mengerti dimana diajarkan ilmu ekonomi ini. Kita yang punya barang, orang lain yang menentukan harganya," ujar Prabowo.
Meski demikian, Prabowo memastikan pemerintah tetap memahami mekanisme pasar yang berlaku. Prabowo menegaskan, melalui Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang berada di bawah pengawasan OJK, Indonesia akan segera memiliki harga acuan sendiri atau Indonesia Reference Price untuk komoditas-komoditas ekspor utamanya.
"Rencana kita dengan dukungan DPR kita rencanakan pada 1 Januari 2027, kita akan memiliki Bursa Mineral dan Komoditas Strategis," tambah Prabowo.
Untuk merealisasikan target tersebut, ia meminta dukungan DPR RI agar ketentuan penyelenggaraan bursa ini dapat segera dibahas dan diterbitkan paling lambat pada 17 September 2026.
(hal/hns)
