Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti pentingnya reformasi pasar modal Indonesia. Ia menilai penguatan pasar modal penting untuk membuka akses pendanaan dan mendorong perusahaan nasional berkembang lebih besar.
Prabowo menegaskan pemerintah akan melanjutkan reformasi pasar modal dengan menerapkan demutualisasi pasar modal. Langkah tersebut dinilai dapat membawa pasar modal Indonesia lebih kredibel dan berdaya saing global.
"Kita akan melanjutkan reformasi pasar modal dengan demutualisasi pasar modal. Demutualisasi akan membawa pasar modal Indonesia ke standar dunia dan menjadikan pasar modal Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia," ujar Prabowo dalam keterangannya, Sabtu (15/8/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal tersebut ia sampaikan dalam pidato yang disampaikan pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8).
Prabowo menilai pasar modal yang kredibel penting untuk memperluas kesempatan perusahaan dalam negeri mendapatkan tambahan modal.
"Pasar modal yang bekerja dengan baik ini adalah masalah keadilan. Soal kesempatan perusahaan rintisan, startup, pengusaha-pengusaha kita bisa naik kelas, menambah ekuitas, menambah modal agar bisa memperbesar skala dan dampak usahanya," jelasnya.
Apresiasi Reformasi OJK
Dalam pidatonya, Prabowo juga mengapresiasi soal reformasi pasar modal yang telah dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Dalam upaya membangun bursa yang kredibel, Otoritas Jasa Keuangan juga telah melakukan reformasi terbesar dalam sejarah bursa saham kita," ungkapnya.
Prabowo juga menekankan pelanggaran terhadap aturan bursa harus ditindak dengan tegas. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk membangun pasar modal yang kredibel dan dipercaya pelaku usaha maupun investor.
"Mereka yang melanggar aturan bursa diberi sanksi," tegasnya.
Dorong Bursa Komoditas Strategis
Selain pasar modal, Prabowo menyampaikan rencana pemerintah mengoperasikan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di bawah pengawasan OJK. Bursa tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027, dengan dukungan DPR RI.
Ia menyebut produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor nantinya dapat bertemu dalam satu sistem yang diawasi. Dengan begitu, data transaksi diharapkan menjadi lebih transparan dan ruang untuk praktik penipuan semakin sempit.
"Dengan bursa mineral dan komoditas strategis dan bursa modal yang kredibel, Indonesia akan berhenti menjadi tempat negeri, tempat komoditas digali," pungkasnya.










































