.webp)
Pengawasan dan tata kelola pasar modal Indonesia menjadi perhatian di tengah evaluasi lembaga penyedia indeks saham global, Morgan Stanley Capital International (MSCI). Sejumlah aspek dinilai perlu diperhatikan, mulai dari transparansi kepemilikan saham hingga perlindungan investor.
Pengamat kebijakan publik, Hafiz Elfiansya Parawu, mengatakan kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) perlu diukur berdasarkan hasil pengawasan. Menurutnya, ukuran kinerja tidak cukup hanya dilihat dari jumlah regulasi yang diterbitkan atau kegiatan pengawasan yang dilakukan.
"Jadi (OJK dan BEI) bukan sekadar mengukur tingkat keberhasilan dari jumlah regulasi yang diterbitkan atau rutinitas kegiatan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan. Keberhasilan OJK dan BEI jangan cuma diukur dari pertumbuhan IHSG dan kapitalisasi pasar," ujar Hafiz, Sabtu (14/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengatakan pengawasan pasar modal perlu mencakup upaya mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini, mencegah terjadinya penyimpangan, serta mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran.
Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah transparansi kepemilikan saham. Selain itu, koordinasi antarlembaga yang terlibat dalam pengawasan pasar keuangan juga perlu diperkuat.
Hafiz menyebut koordinasi tersebut perlu melibatkan OJK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), BEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), hingga aparat penegak hukum.
"Langkahnya itu di antaranya terwujud transparansi kepemilikan saham, penguatan koordinasi dan sinergi OJK, PPATK, BEI, KSEI, dan KPEI, penegak hukum, dengan pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang jelas," jelasnya.
Selain pengawasan, Hafiz menyoroti kualitas regulasi pasar modal. Menurutnya, penerbitan aturan perlu diikuti dengan perbaikan tata kelola dan peningkatan kepatuhan pelaku pasar.
Ia menilai kualitas regulasi dapat dilihat dari penguatan institusi pengawas, kepatuhan pelaku pasar, serta terjaganya keadilan dan kepercayaan investor.
Perlindungan investor juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Hal itu dapat dilakukan melalui keterbukaan informasi, perlakuan yang adil bagi seluruh investor, serta pemanfaatan teknologi dalam sistem pengawasan pasar modal.
Sorotan terhadap pasar modal Indonesia muncul setelah MSCI mengusulkan perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia dari kategori Emerging Market menjadi Standalone Market.
Usulan tersebut berkaitan dengan sejumlah persoalan, termasuk transparansi kepemilikan saham, dugaan perdagangan terkoordinasi oleh pihak dalam, serta penegakan regulasi. MSCI dijadwalkan mengumumkan hasil final penilaian klasifikasi pasar modal Indonesia pada Juni 2027.
Dengan evaluasi tersebut, transparansi, tata kelola, pengawasan, dan perlindungan investor menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan dalam pembenahan pasar modal Indonesia.
(fdl/fdl)
