Antam-BHP Billiton Garap Proyek Nikel di KTI

Jakarta - PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) telah menandatangani Perjanjian Usaha Patungan (Joint Venture Agreement/JVA) dengan perusahaan tambang asal Australia, BHP Billiton untuk mengembangkan sumber daya nikel laterit di Kawasan Timur Indonesia.

"Antam telah melakukan signing JVA dengan BHP Billiton," ungkap Corporate Secretary ANTM, Bimo Budi Satriyo saat dihubungi detikFinance, Rabu Malam (18/6/2008).

Penandatanganan JVA dilakukan di Jakarta antara Direktur Utama ANTM, D Aditya Sumanagara dan Presiden Stainless Steel Materials BHP Billiton, Jimmy Wilson.

"Perusahaan patungan tersebut belum diberi nama, karena ini sifatnya masih penandatangan kerja sama. Kami masih menunggu persetujuan dari Board BHP Billiton yang diharapkan sudah diputuskan bulan depan," jelas Bimo.

Dalam JVA tersebut diatur mengenai struktur masing-masing pemegang saham. Sebegaimana telah diungkapkan sebelumnya, masing-masing akan memiliki separuh dari saham perusahaan patungan tersebut.

Penandatanganan JVA merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Heads Of Agreement (HOA) yang dilakukan di Perth antara ANTM-BHP Billiton pada bulan Februari 2007.

"Langkah aliansi dengan BHP Billiton sejalan dengan strategi Antam untuk melangkah masuk lebih dalam ke sektor hilir pengolahan logam dengan teknologi yang lebih tinggi," ulas Bimo.

Aliansi strategis dengan BHP Billiton ini juga diharapkan akan mengurangi risiko serta biaya pengembangan deposit mineral.

Sebelumnya, Bimo pernah mengungkapkan bahwa kerjasama tersebut terkait dengan penggarapan tambang nikel di Halmahera (Maluku Utara) dan Pulau Gag (Papua Barat).

Nilai investasi kerjasama ini diperkirakan bisa mencapai US$ 4 miliar atau sekitar Rp 36,3 triliun dengan kurs Rp 9.200. Namun Bimo belum dapat memberikan angka pastinya, termasuk perkiraan cadangan nikel di kedua tambang tersebut.

"Kita dan BHP sudah membentuk tim untuk tahap feasibility. Dengan pemerintah, kita juga sudah ada tim feasibility untuk segera bisa masuk ke tahap kontrak karya," ujar Bimo.

Namun saat itu Bimo mengungkapkan kontrak karya dengan pemerintah belum bisa dilakukan tahun ini.

"Kita harapkan segera. Mungkin tahun depan sudah bisa masuk ke kontrak karya,"
(dro/qom)