Dilema Rights Issue Adhi Karya

Jakarta - DPR sudah menyetujui penawaran saham terbatas atau rights issue PT Adhi Karya Tbk. Keputusan ini membuat dilema bagi pemerintah. Karena DPR ingin saham pemerintah tidak terdilusi tapi disisi lain pemerintah harus menyediakan dana yang tidak sedikit.      

Pemerintah pun harus putar otak untuk mencari dana jika rencana rights issue PT Adhi Karya Tbk dijalankan agara kepemilikan mayoritas pemerintah tidak hilang.

"Untuk Adhi Karya kita perlu pikirkan bagaimana caranya, karena DPR tidak mau saham pemerintah berkurang dari 51%, itu yang jadi masalah. Artinya kalau diprivatisasi pemerintah harus mengambil kalau tidak ya tidak bisa," ujar Menneg BUMN Sofyan Djalil ketika ditemui usai rapat dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis malam (10/7/2008).  

Seluruh anggota DPR Komisi XI dari Panja Privatisasi dan Penyertaan Modal Negara (PMN) menyepakati supaya saham pemerintah tidak menjadi minoritas dalam rights issue Adhi Karya.

"Oleh sebab itu harus kita pikirkan, artinya kalau memang kita harus rights issue, pemerintah harus membeli. Pemerintah harus cari uanglah kalau begitu," katanya.

Selain itu, Sofyan juga mengatakan DPR meminta agar pemerintah mencari cara untuk menyelamatkan nasib beberapa BUMN kecil yang dinilai "sekarat".

"Seperti Kertas Kraft Aceh, Komisi XI sudah suruh pemerintah cari solusi, demikian juga Semen Kupang. Kalau tidak bisa mati perusahaan itu," katanya. (dnl/ir)