KBRI Berharap Pemerintah Lepas Saham Minoritasnya

Jakarta - PT Kertas Basuki Rahmat Indonesia Tbk (KBRI) sangat mengharapkan pemerintah segera melepaskan kepemilikan saham minoritasnya di perseroan yang saat ini berjumlah 0,43% dan di PT Kertas Blabak yang sebesar 0,83%.

Hal ini dikatakan oleh Sekretaris Perseroan Tiur Simamora dalam jumpa pers di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jalan Jend. Sudirman, Jakarta, Jumat (11/7/2008).

"Pemerintah sudah melakukan pembicaraan kepada kami melalui Deputi Privatisasi Menneg BUMN, dan mereka memang sedang menyusun RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) mengenai pelepasan saham minoritas pemerintah," katanya.

Tiur mengakui perseroan "ngebet" agar pemerintah segera melepaskan kepemilikan sahamnya, sehingga perseroan dapat membeli saham tersebut. "Kan pemerintah rencananya akan menjual sahamnya kepada pemilik saham yang lain terlebih dahulu. Kami ingin sekali pemerintah segera melepaskan kepemilikan sahamnya," imbuhnya.

Dia juga mengatakan pemerintah akan segera menunjuk konsultan independen untuk melakukan valuasi mengenai nilai saham yang dimiliki oleh pemerintah. "Tapi ternyata nggak jadi-jadi penunjukannya, padahal saking ngebetnya, kami mau menalangi dulu penunjukan konsultan independen ini," ujarnya.

Tiur juga menuturkan berdasarkan hasil pembicaraannya dengan Deputi Privatisasi, pemerintah memang akan melepaskan kepemilikan sahamnya tersebut pada tahun ini. "Kan sudah ada persetujuan dari DPR sejak tahun lalu," katanya.

Memang Kementerian Negara BUMN di tahun ini memang berencana untuk melepaskan saham-saham minoritas pemerintah yang hasilnya akan disetorkan kepada APBN-P 2008 yang ditargetkan Rp 500 miliar di tahun ini. (dnl/ir)