) dipastikan dibuka tahun ini. Tidak hanya itu, lowongan untuk menjadi pegawai setara PNS lewat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga dibuka.
Rencananya seleksi PPPK digelar bulan depan, sedangkan CPNS pada Oktober 2019. Namun, tanggal pastinya masih digodok oleh pemerintah.
Pemerintah memastikan lowongan calon pegawai negeri sipil (
CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dibuka tahun ini. Rinciannya, 100 ribu untuk CPNS dan 75 ribu untuk PPPK atau pegawai setara PNS.
"Tahun ini sendiri itu akan direkrut 100 ribu CPNS kemudian 75 ribu PPPK. Sekitar 175 ribu," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafruddin usai membuka rapat koordinasi pengadaan CPNS di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (30/7/2019).
Jumlah lowongan untuk CPNS dan PPPK yang jumlahnya mencapai 175 ribu tersebut dibuka untuk kementerian dan lembaga (K/L) maupun pemerintah daerah. Namun, jadwal seleksinya belum diputuskan menunggu hasil rakor yang digelar hingga besok.
"Ini hasil rakor ini nanti akan disusun jadwalnya," ujarnya.
Rakor kali ini, kata Syafruddin, membahas formasi CPNS serta jadwal pelaksanaan seleksinya. Perwakilan pemerintah daearh juga diundang karena menyangkut anggaran gaji yang dibayarkan lewat APBD.
"Jadi harus disinkronkan karena gaji-gaji para guru di daerah itu anggarannya APBD," tuturnya.
Syafruddin memastikan tidak akan ada tenaga administrasi yang direkrut dalam seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini. Seleksi CPNS diprioritaskan untuk guru dan tenaga kesehatan.
"CPNS itu tetap tenaga-tenaga yang teknis profesional, tetap guru, tenaga kesehatan, kemudian tenaga-tenaga yang akan ditempatkan Kementerian/Lembaga juga teknis profesional. Jadi tenaga administrasi tidak akan direkrut," ujar Syafruddin usai membuka rapat koordinasi pengadaan CPNS di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (30/7/2019).
Sedangkan formasi untuk lowongan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau pegawai setara PNS juga diprioritaskan untuk guru dan tenaga kesehatan. Formasi tersebut tengah berupaya dipenuhi pemerintah karena jumlahnya masih kurang.
"PPPK tetap guru dan tenaga kesehatan. Para dokter-dokter Puskesmas kita ini baru 75% Puskesmas kita kekurangan dokter," katanya.
Rencananya, seleksi PPPK digelar pada Agustus dan CPNS Oktober tahun ini. Namun Syafruddin mengatakan pihaknya masih membicarakan jadwal seleksi tersebut.
"Ini lagi dibicarakan. Nanti diputuskan dalam rapat koordinasi ini," ujarnya.
Syafruddin juga mengatakan jumlah PNS yang pensiun tahun ini sebanyak 200 ribu dengan 52 ribu di antaranya merupakan guru.
"Pensiun saja guru 52 ribu. Diperkirakan 200 ribuan yang akan pensiun tahun ini," tuturnya.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam kesempatan yang sama mengatakan sesuai arahan Syafruddin bahwa pengadaan CPNS harus disesuaikan dengan jumlah yang pensiun.
"Kalau yang pensiun 10 ya yang diajukan 10 dan yang kedua, mengurangi pengajuan-pengajuan tenaga-tenaga administrasi," katanya.
Sebanyak 70 pemerintah daerah belum megnusulkan formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2019. Seleksi CPNS sendiri ditargetkan pada Oktober 2019.
Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan mengatakan sebagian besar instansi sudah mengusulkan formasi pengadaan CPNS 2019. Sedangkan ada 70 pemerintah daerah yang belum mengajukan usulannya.
"Sebenarnya kan sebagian besar sudah mengupload atau mengusulkan e-formasi, tapi masih ada 70 atau 170, 70 ini jadi apa nggak sih," kata Ridwan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (30/7/2019).
Ridwan mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu usulan formasi CPNS dari 70 daerah. Mengenai batas waktunya, ia tak menjawab pasti.
"Kalau pusat rata-rata sudah. Kita nggak akan meninggalkan mereka (daerah)," ujarnya.
Ridwan mengatakan jika seleksi CPNS diadakan pada Oktober, maka pihaknya sudah memperhitungkan persiapan apa saja yang akan dilakukan menjelang hari tersebut.
"Deadline bagi kami pak Menpan berkali-kali menyampaikan seleksi CPNS akan diadakan Oktober. Nah itu tinggal backdate ini harus ngapain-ngapain. Tanggal pastinya belum," tuturnya.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengusulkan setiap orang hanya diperbolehkan mengikuti salah satu seleksi saja, apakah itu calon pegawai negeri sipil (CPNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Seleksi PPPK rencananya digelar lebih awal yaitu bulan depan, sedangkan CPNS pada Oktober 2019.
Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan mengatakan usulan ini juga belum diputuskan apakah bisa dilakukan atau tidak.
"Kan pak Kepala BKN sampaikan boleh tidak kami BKN mengusulkan hanya satu yang boleh dipilih, kalau PPPK ya PPPK kalau CPNS ya CPNS. Itupun belum diputuskan," kata Ridwan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (30/7/2019).
Ridwan mengatakan jika setiap orang bisa mengikuti seleksi PPPK dan CPNS maka pesertanya bisa mencapai 11 juta orang. Angka tersebut dengan perkiraan jumlah pelamar masing-masingnya mencapai 5,5 juta orang.
"Potensinya kalau dua-duanya boleh 5,5 kali 2, 11 juta yang harus. Dan itu too much," tambahnya.
Jumlah peserta tersebut dinilai terlalu banyak.
"5,5 juta peserta kalau CPNS saja. kalau CPNS bisa PPPK atau sebaliknya itu dua kalinya. Itu yang kesulitan-kesulitan itu yang disampaikan Kepala BKN," tuturnya.
.webp)
