.webp)
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengawal ketat proses seleksi calon aparatur sipil negara (CASN). Tujuannya mencegah peserta CASN titipan orang dalam (ordal)
Menurut Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan peserta CASN yang lolos melalui titipan ordal lantaran proses seleksi yang tidak transparan.
Untuk itu, pria yang akrab disapa Anas menyebut pihaknya tengah mengubah paradigma dalam manajemen ASN dari negatif menjadi positif dengan menerapkan sistem seleksi yang ketat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang dulu ASN ini direkrut dengan tidak transparan, honorer, isinya ASDP. Apa ASDP? Anak, saudara dan ponakan. Apalagi habis Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah). Waduh, habis Pilkada ini nggak di semua tempat, sebagian saja. Relawan tim sukses paling gampang itu masuk di Satpol PP. Karena nggak perlu kompetensi yang hebat cukup baris-baris. Tapi sekarang sudah enggak. Sekarang kan seleksinya udah berat," kata Anas dalam acara Inspirational Session Anugerah ASN, Jakarta, Senin (29/7/2024).
Baca juga: MenPAN-RB Buka Suara Seleksi CPNS Mundur |
Dia menekankan siklus tersebut harus dihentikan. Pasalnya, proses rekrutmen yang tidak profesional dapat berdampak negatif ke beberapa hal. Mulai dari, pelayanan publik tidak berkualitas hingga investasi terhambat lantaran proses mengurus izin yang diperlambat.
Alhasil, berdampak juga pada pembukaan lapangan kerja. Dengan begitu, pegawai ASN, khususnya di instansi pemerintah daerah dapat menjadi ladang penitipan orang dalam.
"Karena rekrutmen PNS-nya tidak profesional, kemudian menghambat lapangan pekerjaan. Sehingga Pemda sudah menjadi tempat penitipan dari berapa oknum untuk merekrut pekerjaan," jelasnya.
Peningkatan kualitas proses seleksi ini sejalan dengan target Indonesia menuju empat besar ekonomi dunia pada 2045. Menurutnya, peluang Indonesia menjadi negara maju pada 2045 terbuka lebar asalkan dapat memenuhi persyaratan, seperti birokrasi yang profesional, layanan publik yang berkualitas, hingga sumber daya manusia (SDM) yang kompetitif.
"Diprediksi Indonesia akan masuk ke-4 besar ekonomi di dunia. Tapi syaratnya membutuhkan birokrasi yang profesional, membutuhkan layanan publik yang berkualitas. Ini kalau tidak. Kalau layanan publiknya tidak berkualitas. Birokrasinya tidak profesional. Tentu ini ke depan akan menjadikan tantangan buat kita semua. Dan ini akan menjadi PR bagi bangsa dan negara," terangnya.
