Kementerian Era Prabowo Tambah Banyak, Tahun Depan Ada Seleksi CPNS?

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini bicara tentang peluang dibukanya seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2025. Hal ini menyusul bertambahnya jumlah kementerian di era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto alias lebih 'gemuk'

Adapun di era Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi), total ada sebanyak 34 kementerian. Sedangkan pada pemerintahan Prabowo, jumlah kementerian meningkat cukup besar menjadi 48 kementerian.

Rini mengatakan, saat ini pihaknya belum dapat memastikan apakah di tahun 2025 seleksi CPNS akan dibuka kembali. Sebab, penataan masih terus dilakukan sehingga belum dapat dipastikan berapa kebutuhan tambahan yang diperlukan. Juga akan dioptimalkan terlebih dulu pegawai-pegawai ASN yang sudah ada.

"Memang dari 34 kementerian menjadi 48 kementerian, tentunya yang itu kan sebenarnya fungsi pemerintah kan sudah jelas ya di Undang-undang Pemerintahan. Jadi yang dipecah itu kan fungsi-fungsi pemerintahan, nah di setiap instansi pemerintahan sudah ada pengampunya," kata Rini di Kantor Kementerian PANRB, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (24/12/2024).

"Jadi misalnya, fungsi hukum misalnya, yang dulu yang menangani hukum, ketika Kementerian Hukum dia akan pindah, yang menangani Imigrasi dengan Pemasyarakatan dia akan pindah ke kementerian itu, jadi pegawainya akan mengikuti seperti itu," katanya.

Selain itu, pihaknya juga masih dalam tahap penyelesaian dari seleksi CPNS 2024. Bahkan saat ini juga masih berlangsung seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I dan II.

"Mengenai masalah CPNS kan kita baru menyelesaikan kemarin, formasinya pun kan masih formasi yang lama. Mereka (kementerian) kita wajibkan untuk membuat peta jabatan lagi, peta kebutuhan jabatan lagi, baru kita hitung. Jadi nggak bisa ujug-ujug apakah kita akan buka, atau mereka mengatakan, 'oh kami cukup' ya sudah kita tidak akan buka, 'oh kami masih membutuhkan', nanti kita buka," terangnya.

Atas kondisi tersebut, menurut Rini, Kementerian PANRB perlu menyiapkan semuanya dari nol lagi karena banyak pembaruan yang terjadi. Selaras dengan itu, pihaknya saat ini juga tengah melakukan proses pemetaan.

"Kan kita mulai dari awal lagi nih, karena kan hasil kemarin yang CPNS yang 200 ribu lebih itu kan berdasarkan kementerian-kementerian yang lama. Nah ini kan sekarang kita sedang petakan lagi, nanti mereka pun, kementerian-kementerian yang baru harus membuat pemetaan," jelasnya.