.webp)
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Mariam F. Barata mengatakan UKM wajib mendaftar kepada Dinas Koperasi dan UKM di daerahnya masing-masing.
Nantinya dinas tersebut akan meminta beberapa bukti bahwa pelapor adalah UKM dengan menunjukkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Syaratnya dia memang punya usaha, bisa dengan SIUP-nya. Belum ada nama domain karena buat apa kalau sudah punya domain. Karena nanti kita serahkan lagi ke pelaku usahanya untuk memilih secara bebas nama domainnya," kata Mariam.
Ia mengatakan klasifikasinya tidak boleh untuk perorangan, melainkan UKM perorangan yang boleh.
"Kita masih fokuskan dengan UKM gratis masih melalui dinas koperasi wilayah masing masing dan inikan bukan di wewenangnya Kominfo. Klasifikasinya kalau perorangan tidak boleh, tapi kalau UKM perorangan boleh, artinya kalau perorangan saja tanpa UKM itu yang tidak boleh," lanjut Maryam.
Saat ini, Kominfo sedang melalukan verifikasi data-data dari UKM tersebut.
"Kita masih memverifikasi data dari UKM tersebut, karena ada UKM yang mati atau tidak jalan itu yang kami verifikasi lagi," katanya.
Untuk bulan Juni mendatang, pihaknya akan menyiapkan 20 ribu domain terlebih dahulu dari total target pemberian domain gratis tahun ini sebanyak 350 ribu domain gratis. Lokasi saat ini baru untuk 4 provinsi yakni Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga Daerah Istimewa Yogyakarta.
Sebagai informasi, peluncuran sejuta domain gratis ini telah dilakukan oleh Menkominfo Rudiantara pada pekan lalu di Surabaya. Pemberian satu juta laman gratis ini disebut Rudiantara akan menjadi penopang dari berkembangnya perekonomian UKM itu sendiri. Kemenkominfo sendiri sedikitnya merogoh anggaran Rp 80 miliar untuk penyediaan hosting gratis selama setahun ini. (feb/feb)
