Wujudkan Potensi Ekonomi Hijau, Pemerintah Diminta Lakukan Hal Ini

Jakarta - Transisi ekonomi hijau dinilai mempunyai potensi yang besar mencapai Rp Rp 4.376 triliun ke output ekonomi nasional dalam 10 tahun ke depan. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira pun mendorong presiden terpilih, Prabowo Subianto untuk melakukan beberapa hal demi mencapai potensi tersebut.

Bhima mengatakan ekonomi hijau dengan akan populer sejalan dengan tingginya permintaan negara tujuan ekspor tradisional yang meningkatkan standarisasi lingkungan. Sayangnya, program-program pemerintah era Joko Widodo (Jokowi) belum dapat mendukung praktik ekonomi hijau.

"Hasil studi menunjukkan 80% kebijakan yang ada saat ini belum mendukung praktik ekonomi hijau. Misalnya, penerapan pajak karbon masih ditunda, padahal pajak karbon bisa digunakan untuk membiayai program ekonomi hijau," kata Bhima kepada detikcom, dikutip Rabu (24/7/2024).

Baca juga: Harita Nickel Restorasi Terumbu Karang di Perairan Pulau Obi

Dia menambahkan ada insentif fiskal ke smelter nikel tanpa memperhatikan dampak lingkungan. Lalu, belum adanya peta jalan dekarbonisasi untuk industri baja. Selain itu, ⁠pemberian royalti hilirisasi batubara 0% dalam Undang-Undang Cipta Kerja bertolak belakang dari upaya transisi energi. Terakhir, belum ada Kredit usaha rakyat atau KUR, khusus ke sektor ekonomi hijau.

Untuk itu, dia mendorong presiden terpilih, Prabowo Subianto perlu melakukan beberapa hal untuk memaksimalkan transisi ekonomi hijau. Di antaranya, perlu mendorong percepatan target bauran energi terbarukan sebesar 44% sebelum tahun 2030.

"Pak Prabowo perlu mengalihkan insentif dan subsidi di sektor ekstraktif ke usaha ekonomi hijau. Perbankan khususnya bank BUMN diharapkan memperbesar porsi pembiayaan ke sektor berkelanjutan dan menerapkan ESG (Environmental, Social, and Governance) dalam analisa kredit," jelasnya.

Adapun sederet dampak yang didapatkan Indonesia apabila menggenjot transisi ekonomi hijau. Bhima menyebut transisi ini memberikan tambahan produk domestik bruto (PDB) sebesar Rp 2.943 triliun dalam 10 tahun ke depan. Selain itu, peralihan ini juga turut meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan kerja. Peralihan ke ekonomi hijau diperkirakan dapat menyerap tenaga kerja hingga 19,4 juta orang selama 10 tahun pelaksanaan program tersebut.

"Manfaat ekonomi hijau secara detail tentunya bisa mendorong lapangan kerja lebih besar bahkan hasil hitungan CELIOS, ekonomi hijau mampu memberikan pertumbuhan ekonomi lebih besar dibandingkan konvensional," terangnya. (kil/kil)