.webp)
Proses ini mencakup verifikasi terhadap calon debitur untuk memastikan bahwa mereka bebas dari isu lingkungan, sosial, hukum, atau litigasi yang berpotensi menimbulkan risiko.
Direktur Kepatuhan BRI, Ahmad Solichin Lutfiyanto menjelaskan BRI menggunakan pendekatan komprehensif untuk menilai risiko ESG, mengidentifikasi sektor berisiko tinggi, dan menerapkan standar regulator untuk memitigasi dampak negatif pada lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan.
Penerapan LPG dengan checklist ESG ini merupakan upaya BRI untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan tanggung jawab lingkungan serta sosial.
Checklist aspek ESG yang digunakan BRI dalam LPG juga memainkan peran penting dalam proses Know Your Customer (KYC). Melalui KYC berbasis ESG, BRI dapat mengidentifikasi risiko dan peluang yang terkait dengan calon debitur.
Selain itu, BRI juga mencatatkan portofolio pembiayaan berkelanjutan yang telah mencapai Rp 764,8 triliun hingga akhir Triwulan III 2024. Angka ini setara dengan 61,9% dari total kredit yang disalurkan dan portofolio bond BRI.
Solichin mengungkapkan BRI serius mendukung transisi menuju ekonomi hijau dan inklusif. Ia menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan untuk masa depan yang lebih baik.
"Melalui penyaluran pembiayaan ini, BRI berkomitmen untuk mendorong transformasi hijau dan mendukung program-program yang berorientasi pada pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs)," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (14/11/2024).
BRI tetap fokus pada penyaluran kredit berkelanjutan, dengan total Rp764,8 triliun untuk Kredit KKUB, termasuk Rp677,1 triliun untuk sektor sosial, Rp83,3 triliun untuk KUBL, dan Rp4,39 triliun untuk pembiayaan sustainability bond.
Penyaluran kredit KUBL utamanya disalurkan untuk pengelolaan sumber daya alam dan lahan berwawasan lingkungan (Rp55,58 triliun), transportasi hijau (Rp10,97 triliun), produk ramah lingkungan (Rp7,97 triliun), dan energi terbarukan (Rp6,18 triliun).
BRI juga mengacu sesuai dengan POJK No.51 tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Keberlanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Terbuka, serta POJK No.60 tahun 2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond); dan POJK No. 18.
Aturan-aturan tersebut memastikan bahwa praktik keberlanjutan yang diterapkan BRI memiliki standar tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan.
(ega/ega)
